MA Kurangi Hukuman Idrus Marham, KPK Kecewa

MA Kurangi Hukuman Idrus Marham, KPK Kecewa
Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Idrus Marham menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / YUD Rabu, 4 Desember 2019 | 09:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kekecewaannya atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memangkas hukuman mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham terkait perkara suap proyek PLTU Riau-1. Diketahui, Majelis Hakim Agung sepakat mengurangi hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara dari sebelumnya hukuman 5 tahun penjara di tingkat banding.

"Kalau dilihat, dibandingkan putusan dua tahun dengan putusan di tingkat banding, apalagi dengan tuntutan KPK, tentu wajar bila kami sampaikan KPK cukup kecewa dengan turun secara signifikannya putusan di tingkat kasasi ini," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/12/2019) malam.

KPK berharap MA dan institusi hukum lainnya memiliki kesamaan visi dalam upaya pemberantasan korupsi. Dikatakan, upaya memberantas korupsi tidak akan berjalan optimal jika seorang koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman maksimal.

"Kalau seorang pelaku korupsi sudah terbukti bersalah tentu harapannya bisa dijatuhkan hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya. Ini yang harapannya bisa menjadi kontemplasi ke depan agar kerja yang dilakukan penyidik, penuntut umum, hakim di tingkat pertama di tingkat kedua sampai di tingkat kasasi itu berada dalam visi yang sama soal pemberantasan korupsi," tegasnya.

Meski kecewa, sebagai lembaga penegak hukum KPK tetap menghormati putusan kasasi MA. Febri memastikan pihaknya akan melaksanakan putusan tersebut setelah mendapat salinan putusan.

"Kalau sudah kasasi sudah berkekuatan hukum tetap nanti kami pelajari terlebih dahulu tentu saja putusannya. Yang pasti kami menghormati dan akan melaksanakan begitu kami terima putusannya," katanya.

KPK sejauh ini belum menentukan langkah hukum berikutnya untuk menyikapi putusan MA, termasuk opsi untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Febri mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan tersebut setelah mendapat salinan dari MA.

"Belum ada pembahasan soal PK, kami akan pelajari nanti salinan putusan dan akan kami laksanakan, meskipun tadi ada beberapa catatannya," katanya.

Berbeda dengan KPK, Idrus Marham melalui kuasa hukumnya justru menyambut baik putusan kasasi MA. Koordinator Penasihat Hukum Idrus Marham, ‎Samsul Huda mengaku senang dengan putusan MA yang mengabulkan kasasi Idrus Marham. Meskipun, tim kuasa hukum berharap MA memutus bebas atau lepas dari tuntutan terhadap Idrus Marham.

‎"Sampai saat ini kami Tim Penasihat Hukum (PH) belum mendapatkan petikan atau salinan resmi Putusan Kasasi klien kami saudara Idrus Marham. Kami senang dan menghormati Majelis Kasasi dengan dikabulkannya upaya hukum kasasi Idrus Marham menjadi 2 tahun, meskipun kami berharap Saudara Idrus Marham dapat diputus bebas atau lepas dari tuntutan," kata Samsul Huda saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/12/2019).

Samsul menjelaskan alasannya yang berharap Idrus Marham divonis bebas. Menurutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan selama ini, Idrus Marham terbukti tidak tahu menahu soal proyek PLTU Riau-1. Dikatakan, nama Idrus dicatut oleh mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

"Namanya hanya dicatut oleh Sdri Enny Maulani Saragih yang menerima sejumlah uang dari proyek tersebut. Fakta persidangan jelas bahwa proyek ini sudah diatur oleh orang lain. Idrus Marham juga sama sekali tidak tahu terjadi suap-menyuap dalam proyek tersebut," kata Samsul.

Diketahui, Majelis Hakim Agung memutuskan mengabulkan kasasi Idrus Marham. Putusan ini diambil oleh Majelis Hakim Agung dengan Ketua Majelis Suhadi serta anggota hakim Krisna Harahap dan Abdul Latief pada 2 Desember 2019.

Dalam putusannya, MA menyunat hukuman Idrus menjadi 2 tahun pidana penjara dari sebelumnya 5 tahun pidana penjara di tingkat banding.

Dalam putusan tersebut MA mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Jubir MA Andi Samsan Ngaro kepada wartawan, Selasa (3/12/2019).

Dalam pertimbangannya, kata Andi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat Idrus Marham lebih tepat diterapkan dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Sebab, Idrus dianggap telah menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar saat itu untuk membantu Eni agar tetap mendapat perhatian dari pengusaha Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

"Karena pada mulanya saksi Eni Maulani Saragih melaporkan perkembangan proyek PLTU MT Riau-1 tidak lagi kepada Saksi Setya Novanto lantaran terjerat kasus hukum e-KTP, tetapi melaporkannya kepada Terdakwa Idrus Marham sebab pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Plt. Ketua Umum Golkar, dengan tujuan agar Eni Maulani Saragih tetap mendapat perhatian dari Johanes Budisutrisno Kotjo, serta saksi Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Terdakwa kalau dirinya akan mendapatkan fee dalam mengawal proyek PLTU MT Riau-1," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan