Kebijakan Pendidikan Tambal Sulam, Kemampuan Siswa Melorot

Kebijakan Pendidikan Tambal Sulam, Kemampuan Siswa Melorot
Ilustrasi guru mengajar. ( Foto: ANTARA FOTO )
Maria Fatima Bona / EAS Rabu, 4 Desember 2019 | 13:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil survei Program International Student Assessment (PISA) 2018 yang diumumkan kemarin, Selasa (3/12), menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari 77 negara yang disurvei oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Kemampuan siswa di Indonesia dalam tiga tahun terakhir justru melorot, karena dalam PISA 2015 Indonesia berada di posisi 62 dari 72 negara. Penyebabnya, ternyata selama ini Indonesia tidak memiliki cetak biru pendidikan sehingga segala kebijakan terkesan tambal sulam, hanya untuk menghabiskan anggaran dan mengabaikan mutu pendidikan.

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan, sudah saatnya legislatif berani melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidkan Nasional (Sisdiknas). Pasalnya, kondisi pendidikan Indonesia saat ini tergolong parah. Padahal anggaran pendidikan mengalami peningkatan hingga Rp 500 triliun per tahun.

"Ini perlu dievaluasi, legislatif harus berani membuat UU Sisdiknas baru untuk masuk program legislasi nasional (prolegnas),” kata Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) ini saat ditemui di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Indra menuturkan, seharusnya dengan anggaran pendidikan yang mencapai ribuan triliun, pemerintah selalu melakukan evaluasi pendidikan, mulai dari perekrutan guru, pelatihan guru, hingga manfaat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Indra, dengan melihat hasil PISA yang menempatkan Indonesia pada posisi enam terendah dari 77 negara, revitalisasi pendidikan tidak tepat.

Indra juga mengatakan, dalam melakukan evaluasi pendidikan, pemerintah perlu membuat blue print atau cetak biru pendidikan sehingga ada target yang harus dicapai.

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, hasil PISA itu penting karena penilaian tersebut dapat mengukur sejauh mana siswa pada akhir pendidikan dapat menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan. Selain itu, hasil PISA itu juga memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam bidang pendidikan dan pelajaran lainnya. Dengan demikian, hasil PISA dapat digunakan untuk intervensi pendidikan.

Menurut Ramli, Indonesia harus belajar dari Singapura. Pasalnya dalam survei PISA 2015, Singapura menempati posisi teratas. Kemudian dalam PISA 2018, Singapura berada pada posisi kedua.

"Kunci utama keberhasilan Singapura terletak pada sistem pendidikan yang meritokrasi atau berbasiskan pada keahlian atau prestasi, kurikulum, anggaran pendidikan, kualitas guru, dan desentralisasi pendidikan,” ujar Ramli melalui siaran persnya diterima SP, Rabu (4/12/2019).

Ramli menuturkan, sistem pendidikan yang meritokrasi tersebut dapat mengidentifikasi anak dan bisa memberikan kesempatan kepada anak berdasarkan bakat yang dimilikinya. Dengan sistem itu, anak dari keluarga kurang mampu pun bisa menjadi apapun yang diinginkannya asalkan ia memiliki kemampuan.

Ramli menyebutkan, Singapura menerapkan kurikulum berbeda untuk berbagai jenjang. Tingkat sekolah dasar (SD) hanya memastikan siswa menguasai bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Bahasa ibu yang dimaksud di Singapura terdiri dari tiga bahasa yakni Melayu, Mandarin, dan Tamil. Setiap siswa harus menguasai bahasa ibunya.

"Di kelas satu, anak dikenalkan dengan huruf dan angka, bukan memaksa mereka berhitung atau bisa membaca. Kemudian untuk tingkat sekolah menengah, terdiri dari penguasaan bahasa ibu, matematika, sains, sastra, sejarah, geografi, seni, kerajinan tangan dan desain, teknologi, dan ekonomi. Selain itu, Singapura juga menggelontorkan dana 20% dari APBN untuk pendidikan,” paparnya.

Sementara untuk guru, Ramli menuturkan, Singapura memilih orang-orang terbaik yang diberikan beasiswa untuk menjadi guru. Setelah menjadi guru pun, mereka harus mengikuti pengembangan karier 100 jam setiap tahunnya. Guru mendapatkan kesempatan meraih beasiswa di dalam dan luar negeri. Sedangan kepala sekolah juga diberikan kewenangan untuk mengelola sekolah, asalkan mengacu pada aturan yang diterapkan pemerintah. Melalui desentralisasi tersebut, sekolah dapat menyesuaikan dan berinovasi.

Untuk itu, Ramli menuturkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, harus belajar dari berbagai kegagalan ini. Jika ingin mengubah Indonesia dalam waktu cepat, Nadiem mau tidak mau harus membuat revolusi dalam bidang pendidikan.

Merespons hasil PISA tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, penilaian yang dilakukan PISA merupakan masukan berharga untuk mengevaluasi dan membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Nadiem menuturkan, Kemdikbud akan melakukan inovasi dan terobosan yang diperlukan untuk mempercepat proses dan melakukan lompatan di bidang pendidikan. Salah satu yang sedang dikaji Kemdikbud adalah pembenahan sistem asesmen.

Menurut Nadiem, asesmen perlu dibuat agar fokus pada kompetensi mendasar yang berguna secara luas. Hasil asesmen juga akan dilaporkan dalam bentuk yang bermanfaat bagi perbaikan praktik pengajaran di kelas maupun perumusan kebijakan pendidikan.

Selanjutnya, Nadiem menuturkan, peningkatan kualitas pembelajaran menjadi hal yang utama. Kemdikbud akan fokus pada pelibatan guru dan orang tua. Nadiem juga menambahkan, ada beberapa hal yang menarik dari laporan PISA 2018 ini, salah satunya terkait dengan akses yang menunjukkan Indonesia memiliki kemajuan karena dalam satu dekade terakhir, fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan telah membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase penduduk yang bersekolah. Pada 2000, hanya 39% penduduk usia 15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP atau SMA, sementara pada 2018, angka tersebut meningkat menjadi 85%.

400 Sekolah
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kabalitbang Kemdikbud), Totok Suprayitno menuturkan, hasil PISA yang dirilis OECD dengan mengambil sampel dari 12.098 peserta didik pada 399 sekolah ini mewakili mutu pendidikan Indonesia saat ini.

"Kemdikbud sudah mengecek apakah sampel 399 sekolah itu representasi populasi. Itu memang representasi tetapi tidak bisa dipecahkan rata- rata per provinsi, karena kurang sampelnya,” kata Totok saat ditemui SP seusai konferensi pers Hasil PISA 2018 di Gedung Kemdikbud Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Untuk sampel PISA 2019 ini, OECD memilih 400 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi. Sayangnya, ada satu sekolah yang terdata tetapi tidak memiliki kegiatan belajar mengajar (KBM) lagi sehingga sampel dari Indonesia hanya 399 sekolah.
Ketika ditanya, data sekolah tersebut, Totok memastikan tersebar di seluruh provinsi. Pihaknya mengetahui setelah melakukan pengecekan kembali sampel sekolah dan siswa. Akan tetapi, OECD tidak memperkenankan pemerintah dan pihak mana pun untuk menyebarkan identitas sekolah maupun siswa kepada publik.



Sumber: Suara Pembaruan