Pegiat Antikorupsi Didorong Masuk Dewas KPK

Pegiat Antikorupsi Didorong Masuk Dewas KPK
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Fana Suparman / WM Kamis, 5 Desember 2019 | 18:16 WIB


Jakarta, Beritasatu.com - Para aktivis antikorupsi dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong masuk menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Langkah ini dinilai hal yang dapat dilakukan aktivis antikorupsi dan mantan Komisioner KPK untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi.

"Soal Dewan Pengawas saya usulkan dari eks Komisioner KPK atau aktivis antikorupsi karena secara moral mereka bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi," kata pengamat politik, Adi Prayitno dalam diskusi 'UU KPK Pasca-putusan MK', di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Adi, yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menilai, menjadi Dewas merupakan langkah moderat dan paling mungkin dilakukan jika para aktivis antikorupsi maupun mantan Komisioner KPK masih ingin pemberantasan korupsi terus berjalan di Indonesia. Hal ini lantaran upaya-upaya hukum untuk 'melawan' UU KPK telah menemui jalan buntu.

Pada Kamis (28/11/2019) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan uji materi terkait UU KPK hasil revisi dengan nomor perkara 57/PUU-XVII/2019 tidak dapat diterima. MK menilai, uji materi tersebut salah objek atau error in objecto. Upaya melalui legislative review pun tidak dilakukan oleh DPR. Sementara, mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) diyakini Adi akan sia-sia karena momentumnya sudah lewat karena tidak ada lagi kegentingan yang memaksa yang menjadi prasyarat dikeluarkannya Perppu.

"Judicial review tidak diterima, legislative review nyaris tidak ada yang melakukan, proses-proses politik seperti pressure publik yang selama ini dilakukan mahasiswa sudah mulai tidak ada yang menjadi prasyarat Perppu. Langkah yang paling mungkin bagi aktivis antikorupsi adalah masuk di dalamnya. Apa kanal yang bisa disentuh? Dewan Pengawas," kata Adi.

Dikatakan, dengan menjadi Dewas, para aktivis dan mantan Komisioner KPK memiliki pengaruh untuk menentukan arah pemberantasan korupsi ke depan. Apalagi, UU 19/2019 tentang perubahan UU 30/2002 tentang KPK memberikan kewenangan yang besar, bahkan melebihi pimpinan KPK nantinya.

Berdasarkan UU KPK hasil revisi itu, Dewas memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan hingga penyidikan KPK.

"Kalau berada di posisi Dewan Pengawas, dia bisa melihat proses penyidikan dan bagaimana mengungkap kasus korupsi dari dekat dan dia bisa ambil kebijakan, beri feedback dan masukan. Ketimbang berada di luar sistem maka dia tidak ada gunanya seakan membentur tembok besar yang cukup kokoh yang sukar dirobohkan," katanya.

Apalagi, kata Adi, Dewan Pengawas KPK akan berkoordinasi langsung dengan Presiden. Untuk itu, Adi menekankan, menjadi Dewas merupakan paling mungkin dilakukan aktivis antikorupsi dan mantan Komisioner KPK ketimbang tetap berada di luar sistem dan terus melawan UU KPK yang baru.

"Ketimbang kita selalu mengutuk kegelapan, selalu tidak setuju dengan revisi UU KPK, sementara UU nya sudah otomatis berjalan maka harus ada hal moderat yang bisa dilakukan. Kalau bisa masuk di dalam kenapa tidak dilakukan. Kalau teman-teman aktivis ini bisa masuk ke inner circle KPK kenapa tidak dilakukan terutama untuk menetralisir pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat pemberantasan korupsi. Kan begitu," katanya.

Dewan Pengawas KPK merupakan amanat UU 19/2019 tentang KPK. Dewas nantinya berisi lima anggota, dengan seorang merangkap sebagai ketua.

Dalam UU KPK yang baru, Dewas memiliki peran yang sangat penting dalam kerja KPK salah satunya mengeluarkan izin penyadapan.

Untuk periode pertama, Dewas KPK akan dipilih langsung oleh Presiden untuk selanjutnya dipilih melalui panitia seleksi dan DPR sebagaimana proses pemilihan calon pimpinan KPK. Untuk periode pertama, lima anggota Dewas yang dipilih Presiden akan dilantik bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK Jilid V pada 21 Desember 2019 mendatang.

Dengan waktu yang tersisa sekitar dua pekan lagi, Adi menyatakan, masih terbuka kemungkinan Presiden Jokowi akan memilih aktivis antikorupsi dan mantan Komisioner KPK untuk duduk sebagai Dewan Pengawas. Untuk itu, saat ini tinggal komitmen para aktivis tersebut untuk mau terlibat langsung dalam upaya memberantas korupsi.

"Sangat mungkin. Tergantung bagaimana komitmen teman-teman aktivis. Kalau dia memang punya interest menjadi Dewan Pengawas, saya rasa harus ngomong ke Presiden.

Tapi sekali lagi, kalau pola pikirnya menganggap revisi UU KPK harus dilawan ya memang pilihannya harus berada di luar kekuasaan, tapi konsekuensinya adalah mereka agak sulit untuk didengar dan diakomodasi aspirasinya karena berada di luar sistem," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan