Menkominfo Sebut Helmy Yahya Masih Jabat Dirut TVRI

Menkominfo Sebut Helmy Yahya Masih Jabat  Dirut TVRI
Johnny G Plate. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / RSAT Jumat, 6 Desember 2019 | 17:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa Direktur Utama TVRI Helmy Yahya yang dinonaktifkan oleh dewan pengawas TVRI masih menjabat sebagai dirut TVRI. Menurut Johnny, keputusan dewas TVRI belum final terkait penonaktifan Helmy Yahya sebagai dirut TVRI.

"Pemberhentian direksi (Helmy Yahya) dengan pengangkatan Plt direksi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya (final.red)," ujar Johnny saat konferensi pers terkait "Isu TVRI" di Kantor Kemkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Johnny menjelaskan proses pemberhentian Helmy Yahya masih terdapat sejumlah tahapan sampai ada keputusan final dari dewan pengawas. Tahapan tersebut, kata Johnny telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI.

"Tahapan itu di antaranya surat pemberitahuan pemberhentian direksi disampaikan kepada direksi oleh dewan pengawas dan diberi kesempatan kepada direksi dalam kurun waktu satu bulan untuk menyiapkan jawaban dan pembelaan dirinya," tuturnya.

Setelah itu, kata Johnny, dewas mempunyai waktu 2 bulan berikutnya untuk meneliti dan memeriksa jawaban dan pembelaan direksi untuk memastikan alasan pembelaannya memadai dan dapat diterima. Apabila alasannya memadai, maka dengan sendirinya SK pemberhentian dibatalkan.

"Namun, apabila dewas merasa alasannya tidak bisa diterima, maka dewan pengawas mempunyai kewenangan memberhentikan secara permanen. Lalu, apabila dewas tidak mengambil sikap atas pembelaan direksi dalam waktu 2 bulan, maka otomatis pemberhentian tersebut menjadi batal," jelas Johnny.

Dalam rentang waktu tersebut, lanjut Johnny, direksi yang bersangkutan masih menjalankan tugas sampai ada keputusan final dari dewas.

Berikut Mekanisme Pemberhentian Direksi sebagaimana diatur Pasal 24 PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI.

(1) Anggota dewan direksi TVRI diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.

(2) Anggota dewan direksi TVRI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap.

(4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(5). Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

(7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.

(9). Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.

(10). Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

(11). Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.

(12). Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.



Sumber: Suara Pembaruan