Skandal Dirut Garuda, Polri Ikut Asistensi

Skandal Dirut Garuda, Polri Ikut Asistensi
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (dua kanan) dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi (kanan), melihat barang bukti motor Harley Davidson usai konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Farouk Arnaz / WBP Jumat, 6 Desember 2019 | 17:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kendati skandal yang berujung pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemkeu), tapi Polri tetap memberi perhatian.

“Pihak Bea Cukai mempunyai PPNS dan nanti tetap kita koordinasikan karena di Polri juga ada Korwas (koordinator pengawas) PPNS,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mabes Polri Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Dalam Setahun, Harta Eks Dirut Garuda Melonjak Rp 8,2 M

Meski demikian, kata Argo, yang dikedepankan tetap PPNS Bea Cukai. Mereka punya hak menyidik sebagaimana PPNS Kehutanan. “Tapi kita nanti ada asistennya juga yang bisa dilakukan oleh Korwas PPNS Mabes Polri,” tambah Argo Yuwono.

KPK Siap Bantu Bea Cukai Usut Skandal Penyelundupan Harley di Garuda

Seperti diberitakan, pencopotan Ari terkait penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran tahun 1972 serta dua sepeda Brompton. Jika terbukti, pelaku bisa dijerat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Regulasi tersebut menuliskan, setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan dipalsukan akan kena hukuman pidana.

Hukumannya adalah pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta.



Sumber: BeritaSatu.com