Koruptor Dana Desa di Yogyakarta Sempat Kembalikan Uang Korupsi

Koruptor Dana Desa di Yogyakarta Sempat Kembalikan Uang Korupsi
Dana desa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan di Desa Margodadi, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta. (Foto: Antara)
Fuska Sani Evani / FMB Sabtu, 7 Desember 2019 | 09:49 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo, dilanjutkan dengan penyitaan uang kas desa senilai Rp227 juta yang tersimpan di rekening PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulonprogo.

Berdasar keterangan tertulis dari Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kulon Progo Noviana Permanasari di Kulonprogo, Jumat (06/12/2019), uang yang disita berkaitan dengan dugaan tidak pidana korupsi Anggaran Belanja dan Pembangunan Desa (APBDes) Banguncipto 2014-2018 sebesar Rp 1,15 miliar atas tersangka Kepala Desa Banguncipto, HS (55) beserta bendaharanya, SM (60).

Dikatakan, kedua tersangka sempat menggunakan uang hasil korupsi itu, namun dikembalikan ke kas desa setelah ada laporan dari masyarakat.

Selain itu, tim penyidik Kejari Kulon Progo juga melakukan penggeledahan Balai Desa Banguncipto dan berhasil menyita sejumlah barang bukti meliputi berkas penggunaan APBDes murni dan perubahan, ADD, PADes, dokumen keuangan dari pihak ketiga serta SPJ dan LPJ Desa Banguncipto per 2014 sampai 2018.

Seperti diketahui, HS dan SM ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyelewengan APBDes Banguncipto pada Selasa (3/12/2019). Sejak 2014-2018 keduanya diduga memotong dana desa meliputi ADD, APBDes, PADes, dan bantuan Pemkab Kulon Progo ataupun pihak ketiga dan memunculkan proyek fiktif dengan total kerugian negara mencapai Rp 1,150 miliar.

Keduanya telah ditahan Lapas Kelas II Wirogunan, terhitung sejak penetapan status tersangka. Kedua tersangka sudah mengakali anggaran desa sejak 2014 atau pada tahun pertama HM menjabat sebagai kepala desa. Masa jabatan HM baru akan berakhir pada Januari 2020. Sementara, SM menjabat sebagai bendahara desa sejak 2015-2018. Pada Januari 2019, SM beralih tugas menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banguncipto.

Terpisah, menanggapi kasus korupsi dana desa tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengecam keras korupsi dana desa yang dilakukan kepada Desa Banguncipto dan meminta penegak hukum menindak tegas aparat desa yang korup.

"Ditindak saja. Pokoknya siapa pun yang menyalahgunakan wewenang untuk korupsi harus ditindak tegas. Tegakkan hukum saja, karena undang-undang juga mengatur itu," kata Sultan.

Menurut Sultan, pencegahan korupsi membutuhkan perbaikan integritas termasuk keterbukaan administrasi. "Korupsi dimulai dari integritasnya, walau administrasi tidak rapi, tetapi tidak ada niat, juga tidak akan melakukan korupsi. Itu karena keserakahan, karena pelaku bukan orang miskin," tegas Sultan.



Sumber: Suara Pembaruan