Pelaksanaan BPJS Dinilai Tak Sejiwa dengan Konstitusi

Pelaksanaan BPJS Dinilai Tak Sejiwa dengan Konstitusi
Para pembicara di acara seminar bertajuk "Problamatika BPJS Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kinerja" di Universitas Bung Karno (UBK), Cikini, Jakarta, Sabtu (7/12/2019). (Foto: Istimewa)
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 7 Desember 2019 | 19:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SMRI) Wahida Baharudin Upa mengatakan bahwa pelaksanaan BPJS Kesehatan saat ini tak sejiwa dengan konstitusi. Akibatnya, kata Wahida, jaminan sosial tersedianya pelayanan kesehatan berubah menjadi asuransi sosial kesehatan.

“Makna ini jauh sekali dari hakikat penjaminan kesehatan oleh negara yang tertulis dalam konstitusi kita,” kata Wahida saat menjadi pembicara dalam Seminar bertajuk "Problamatika BPJS Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kinerja" di Universitas Bung Karno (UBK), Cikini, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Selain Wahida, hadir juga sebagai narasumber, antara lain Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Prodi Fakultas Ilmu Hukum UBK Azmi Syahputra, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan dr Fahrurrazi serta Betty Rahmawati dan M Emeraldy dari BPJS KC Jakarta.

Menurut Wahida, pelaksanaan BPJS yang salah telah membuat BPJS defisit. Anehnya, kata dia, justru yang disalahkan adalah rakyat yang tidak membayar.

“Defisit bukan karena rakyat tak bayar, tetapi karena bias akibat kebijakan yang bermasalah,” tandas Wahida.

Senada dengan itu, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra menilai manajemen yang buruk diduga menjadi sumber permasalahan dari BPJS. Menurut dia, persoalan BPJS sekarang terjadi karena ada aturan yang dilanggar.

"Pertanyaannya kenapa BPJS defisit terus? Ada aturan aja dilanggar, apalagi kalau nggak ada aturan?," kata Azmi.

Azmi menilai keberadaan BPJS sebenarnya sangat baik dan bisa disebut seperti surga buat orang yang kurang mampu. Pasalnya, melalui BPJS, terjadi subsidi silang antara yang dilakukan antara warga negara untuk saling membantu.

"Saya nggak pernah pakai tetapi selalu bayar. Kenapa? Prinsipnya gotong royong. Ada rasa di sana," tandasnya.

Azmi juga menyayangkan adanya pernyataan lempar tanggung jawab di tubuh BPJS. Karena itu, Azmi mengingatkan agar persoalan BPJS segera diselesaikan.

"Bila masalah BPJS ini terus berlarut maka hanya akan menunggu waktu untuk karam dan tentunya pelayanan kepada masyarakat akan terhambat," ungkap dia.

Sebelumnya pemerintah telah menyatakan bahwa 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan kerap menunggak iuran.

Tercatat ada 16 juta dari 32 juta peserta yang tidak tertib membayar iuran. Akibatnya, BPJS mengklaim kembali mengalami defisit anggaran dan terpaksa harus menaikan iuran dua kali lipat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan DPR sangat berterima kasih atas digelarnya seminar yang dilaksanakan UBK.

“Ini bentuk partisipasi masyarakat intelektual dalam membenahi sistem penjaminan sosial kita. Nanti, dari seminar ini akan saya sampaikan dalam rapat di DPR nanti. Kami sangat terbuka dengan segala masukan,” pungkas Melkiades.



Sumber: BeritaSatu.com