Soal Grasi Koruptor, KPK: Lebih Baik Perbaiki Kondisi Penjara

Soal Grasi Koruptor, KPK: Lebih Baik Perbaiki Kondisi Penjara
Petugas lapas menata uang dan barang-barang sitaan hasil sidak di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, 23 Juli 2018. ( Foto: Antara / M Agung Rajasa )
Yustinus Paat / FMB Minggu, 8 Desember 2019 | 15:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lebih baik memperbaiki kondisi penjara dibandingkan memberikan grasi kepada koruptor dengan alasan sarana dan prasarana penjara tidak memadai untuk menjamin kesehatan koruptor. Menurut Saut, idealnya penjara harus dibuat sedemikian rupa seperti seperti rumah sang koruptor.

"Dari 1000 yang dipenjara KPK baru beberapa orang yang diberi grasi dengan alasan tidak ada sarana dan seterusnya, ya saya pikir kita beresin sarananya dulu. Sehingga orang juga dipenjara seperti di rumah. Idealnya begitu," ujar Saut di sela-sela acara crosscheck bertajuk "Hentikan Diskon Hukuman Koruptor" di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Saut menilai lebih elegan jika pemerintah memperbaiki sarana dan prasaran penjara agar kebutuhan koruptor bisa terpenuhi. Bukan justru mengurangi masa tahanan dengan alasan kondisi kesehatan dan fasilitas tidak memadai.

"Dia kan fisiknya yang dikurung. Tapi di situ ada kesehatan, sarana olahraga, bisa komunikasi keluarga kapan saja. Jadi, itu selesai. Itu lebih elegan daripada alasan kesehatan dan kita kurangi tahanannya. Itu lebih elegan memperbaiki sarana," terang dia.

Menurut Saut, pemerintah tentunya mempunya anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana tersebut. Termasuk untuk memanggil dokter untuk menjamin kesehatan para koruptor di penjara.

"Jangan Anda buat penyelesaian satu, kemudian menimbulkan masalah lain," tandas dia.

Saut mengakuti bahwa grasi bisa saja diberikan dengan alasan kemanusiaan. Namun, dia mengingatkan bahwa Pancasila itu memiliki lima sila. Selain nilai kemanusiaan, terdapat nilai-nilai lain, yakni keadilan sosial.

"Tapi kalau pilihan itu sudah dilakukan dengan kompetensi dan wewenangnya dia (Presiden), publik juga punya framing dan pandangan soal isu keadilan. Jangan lupa Pancasila itu 5. Kemanusiaan itu hanya satu dari sila yang lain, yang lain ada keadilan sosial," pungkas Saut.



Sumber: BeritaSatu.com