Pemberian Grasi Annas Maamun Dinilai Tepat

Pemberian Grasi Annas Maamun Dinilai Tepat
Mantan Gubernur Provinsi Riau, Annas Maamun. (Foto: Antara/Novrian Arbi)
Yustinus Paat / FER Minggu, 8 Desember 2019 | 20:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan, pemberian grasi terhadap narapidana kasus korupsi, Annas Maamun, sudah tepat. Pasalnya, Annas dinilai sudah berusia tua dan kondisi kesehatannya terus menurun.

Baru Dapat Grasi, Annas Maamun Bakal Segera Diadili

"Kalau pada kasus Pak Anas Maamun, saya pikir beliau sangat layak mendapatkaan grasi dari segi usia, dari segi kesehatan," ujar Habiburokhman di acara crosscheck bertajuk 'Hentikan Diskon Hukuman Koruptor' di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Habiburokhman mengatakan, penjara bagi napi lansia sebenarnya sudah diatur dalam Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang napi lansia. Dalam aturan itu, penjara untuk lansia diatur agar memiliki toilet duduk yang memiliki pegangan, memiliki tombol emergency serta memungkinkan memanggil dokter kapan saja.

"Apakah itu bisa berlaku untuk Anas Maamun? Saya pikir kan susah karena setahu saya baru ada satu LP yang khusus lansia. Apalagi beliau ini juga bukan sekedar lansia tapi usianya juga sudah di atas batas usia di Permenkum HAM itu 60 tahun. Nah dia 80 tahun. Jadi wajar," ungkap Habiburokhman.

Presiden Ungkap Alasan Pemberian Grasi Annas Maamun

Habiburokhman meminta publik tidak berasumsi terkait pemberian grasi tersebut. Sebabnya, kondisi faktual Anas Maamun sudah cukup memberikan penjelasan tentang alasan pemberian grasi.

"Hal-hal seperti itu (background) Anas kan susah. Enggak bisa dinilai karena itu kan asumsi. Kita lihat yang nyata-nyata saja ya. Nyatanya beliau tua, beliau tidak sehat," pungkas Habiburokhman.

Berbeda dengan Habiburokhman, politisi PKS, Bukhori Yusuf, justru menyayangkan pemberian grasi kepada Annas Maamun. PKS menilai, terlalu subyektif ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Kurang lebih pemerintah Pak Jokowi ada lima grasi dan kalau kita lihat pertimbangannya alasannya kemanusiaan. Sekali lagi alasan kemanusiaan itu merupakan alasan yang sangat subyektif," kata Bukhori Yusuf.

Bukhori mengatakan, setiap terpidana bisa menggunakan alasan kemanusiaan untuk mendapatkan grasi. Jika Jokowi konsisten dengan alasan kemanusiaan, maka terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir seharusnya mendapatkan grasi.

"Dari sisi usia, lebih tua Ba'asyir. Dari sisi penyakit lebih complicated Ba'asyir," tegas Bukhori.



Sumber: BeritaSatu.com