Semua Ormas Wajib Taat UUD 1945 dan Pancasila

Semua Ormas Wajib Taat UUD 1945 dan Pancasila
Emrus Sihombing (Foto: Ismewa)
Bernadus Wijayaka / BW Minggu, 8 Desember 2019 | 20:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, semua organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia wajib taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

"Semua ormas tanpa kecuali sepanjang itu di Indonesia harus taat konstitusi kita, yaitu UUD 1945, dan juga harus berbasis pada ideologi kita, Pancasila," ujar Emrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Emrus sepakat terhadap keberadaan Undang-Undang Ormas dengan peraturan turunan yang mendukung UU tersebut.

Menurut dia, UU itu harus ditaati seluruh ormas. Sebaliknya bila ada ormas yang menolak persyaratan itu, tentu itu menjadi wewenang pemerintah untuk tidak memberikan izin.

"Jadi jangan diartikan bahwa pembuatan aturan yang harus ditaati sebuah ormas dianggap sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi. Itu tidak. Oleh karena itu turunan daripada UUD 1945 dibuat UU Ormas. Dengan demikian persyaratan seperti tertuang di UU itu harus dipenuhi seluruh ormas," ucap dia.

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner ini menambahkan, Pancasila dan UUD 45 dirumuskan para pendiri bangsa dengan pertimbangan sangat dalam dan matang.

Dia juga mengatakan, sejauh ini belum ditemukan adanya ormas, terutama ormas agama yang melenceng dari ketentuan tersebut. Namun, ia kembali menegaskan bahwa ormas agama apa pun di Indonesia juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Jangan diartikan ideologi itu seolah-olah di atas agama, jangan sampai diartikan ke sana. Menurut saya, ideologi dan agama itu harus inline atau satu garis yang tidak bertentangan," jelas Emrus.

Berdasarkan pengamatannya, pemerintah harus tetap hati-hati saat membuat keputusan memberi izin atau menolak permohonan dari ormas tertentu. Pasalnya, hal itu akan menjadi catatan sejarah dalam perjalanan rezim tertentu.

Dia juga meyakini kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sangat hati-hati dalam menjalankan aturan tersebut.

"Bernegara harus ada ideologi, bernegara harus ada konstitusi, harus ada aturan. Coba bayangkan kalau tidak ada ideologi, apa yang menjadi dasar kita berpijak dalam berbangsa dan bernegara?" tanya Emrus.

Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 tentang penanganan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN), Emrus mengajak semua pihak untuk melihat secara objektif dan proporsional.

Dalam pandangannya SKB tersebut hanya untuk mencegah ASN menyebarkan paham radikal.

"Bila didalami makna yang tertera pada 11 poin yang ada di dalam SKB tersebut sangat bagus dan produktif. Dari segi isi, saya belum menemukan narasi yang membatasi kreativitas ASN dalam melaksanakan tugasnya serta tidak ada satu kata atau kalimat yang bisa menjadi legalisasi menuduh seorang ASN yang kritis sebagai radikal," kata dia.

Artinya, Emrus melanjutkan, dengan SKB ini, kreativitas dan daya kritis dari ASN yang terkait dengan tugas-tugasnya dipastikan tidak terhalang oleh SKB ini.

Dia mencontohkan kreativitas ASN dalam melaksanakan tugasnya, sekalipun SKB ini diterbitkan, baru-baru ini Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), di mana masyarakat bisa cetak KTP, KK, hingga akta kelahiran secara mandiri.

Menurut dia, hal tersebut merupakan contoh kreativitas ASN yang profesional dan sekaligus melakukan fungsi pendidikan bagi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.



Sumber: Suara Pembaruan