Semua Ormas Wajib Taat UUD 1945 dan Pancasila
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Semua Ormas Wajib Taat UUD 1945 dan Pancasila

Minggu, 8 Desember 2019 | 20:45 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, semua organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia wajib taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

"Semua ormas tanpa kecuali sepanjang itu di Indonesia harus taat konstitusi kita, yaitu UUD 1945, dan juga harus berbasis pada ideologi kita, Pancasila," ujar Emrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Emrus sepakat terhadap keberadaan Undang-Undang Ormas dengan peraturan turunan yang mendukung UU tersebut.

Menurut dia, UU itu harus ditaati seluruh ormas. Sebaliknya bila ada ormas yang menolak persyaratan itu, tentu itu menjadi wewenang pemerintah untuk tidak memberikan izin.

"Jadi jangan diartikan bahwa pembuatan aturan yang harus ditaati sebuah ormas dianggap sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi. Itu tidak. Oleh karena itu turunan daripada UUD 1945 dibuat UU Ormas. Dengan demikian persyaratan seperti tertuang di UU itu harus dipenuhi seluruh ormas," ucap dia.

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner ini menambahkan, Pancasila dan UUD 45 dirumuskan para pendiri bangsa dengan pertimbangan sangat dalam dan matang.

Dia juga mengatakan, sejauh ini belum ditemukan adanya ormas, terutama ormas agama yang melenceng dari ketentuan tersebut. Namun, ia kembali menegaskan bahwa ormas agama apa pun di Indonesia juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Jangan diartikan ideologi itu seolah-olah di atas agama, jangan sampai diartikan ke sana. Menurut saya, ideologi dan agama itu harus inline atau satu garis yang tidak bertentangan," jelas Emrus.

Berdasarkan pengamatannya, pemerintah harus tetap hati-hati saat membuat keputusan memberi izin atau menolak permohonan dari ormas tertentu. Pasalnya, hal itu akan menjadi catatan sejarah dalam perjalanan rezim tertentu.

Dia juga meyakini kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sangat hati-hati dalam menjalankan aturan tersebut.

"Bernegara harus ada ideologi, bernegara harus ada konstitusi, harus ada aturan. Coba bayangkan kalau tidak ada ideologi, apa yang menjadi dasar kita berpijak dalam berbangsa dan bernegara?" tanya Emrus.

Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 tentang penanganan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN), Emrus mengajak semua pihak untuk melihat secara objektif dan proporsional.

Dalam pandangannya SKB tersebut hanya untuk mencegah ASN menyebarkan paham radikal.

"Bila didalami makna yang tertera pada 11 poin yang ada di dalam SKB tersebut sangat bagus dan produktif. Dari segi isi, saya belum menemukan narasi yang membatasi kreativitas ASN dalam melaksanakan tugasnya serta tidak ada satu kata atau kalimat yang bisa menjadi legalisasi menuduh seorang ASN yang kritis sebagai radikal," kata dia.

Artinya, Emrus melanjutkan, dengan SKB ini, kreativitas dan daya kritis dari ASN yang terkait dengan tugas-tugasnya dipastikan tidak terhalang oleh SKB ini.

Dia mencontohkan kreativitas ASN dalam melaksanakan tugasnya, sekalipun SKB ini diterbitkan, baru-baru ini Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), di mana masyarakat bisa cetak KTP, KK, hingga akta kelahiran secara mandiri.

Menurut dia, hal tersebut merupakan contoh kreativitas ASN yang profesional dan sekaligus melakukan fungsi pendidikan bagi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Penasihat Saber Pungli Jadi Sasaran Pungli

Mahfud MD menuturkan, Penasihat Satgas Saber Pungli Prof Imam Prasodjo menjadi sasaran pungli saat memagari lahan miliknya

NASIONAL | 24 September 2021

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin untuk Kooperatif

KPK mengingatkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Bantu Wujudkan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

BMKG berkomitmen mendukung dan membantu usaha pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

NASIONAL | 24 September 2021

Wamenag: Mahasiswa Harus Jadi Katalisator dan Dinamisator Agama

Mahasiswa diharapkan bisa menjadi katalisator dan dinamisator dalam penguatan moderasi beragama.

NASIONAL | 24 September 2021

Dukung Kaum Disabilitas Berprestasi, Megawati: Kalian Harus Percaya Diri

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kelompok disabilitas percaya diri dan meraih prestasi demi mengharumkan nama bangsa.

NASIONAL | 24 September 2021

Kekompakan di DPP PDIP Saat Memberikan Apresiasi kepada Atlet Paralimpiade

PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020 di Kantor DPP PDIP Perjuangan Jakarta, Jumat (24/9/2021).

NASIONAL | 24 September 2021

KPK Setor Rp 500 Juta ke Kas Negara dari Pembayaran Denda Eks Mensos Juliari

KPK menyetor uang Rp 500 juta yang merupakan pembayaran denda dari mantan Mensos, Juliari P Batubara yang divonis bersalah atas kasus suap bansos Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021

Kemendikbudristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Terdapat 378 kasus aktif di satuan pendidikan yang terdiri dari 222 guru dan 156 siswa positif Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021

Uji Coba Aplikasi PeduliLindungi Dilakukan di Sekolah

Guna mengantisipasi sekolah menjadi klaster Covid-19, saat PTM terbatas dilakukan uji coba aplikasi PeduliLindungi.

NASIONAL | 24 September 2021

Presiden Minta Jangan Ragu Usut Mafia Tanah, Polri: Instruksi Dilaksanakan

Polri menyatakan akan menjalankan instruksi Presiden Jokowi terkait pemberantasan mafia tanah sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
KPK Cari Keberadaan Azis Syamsuddin

KPK Cari Keberadaan Azis Syamsuddin

NASIONAL | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings