Pimpinan KPK Tegaskan Pedang Pemberantasan Korupsi di Tangan Presiden

Pimpinan KPK Tegaskan Pedang Pemberantasan Korupsi di Tangan Presiden
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. (Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Fana Suparman / JAS Senin, 9 Desember 2019 | 08:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, pedang pemberantasan korupsi berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Saut, Jokowi sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari upaya pemberantasan korupsi. Jika memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki perilaku, Saut meyakini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bakal melonjak di angka 50 atau 60 pada 2045. Diketahui, IPK Indonesia pada 2018 berada pada skor 38 poin atau hanya naik satu poin dibanding tahun 2017 dan 2016, yakni 37 poin.

"Kalau mau berubah, 2045 dengan Indeks Persepsi Korupsi 50 atau 60, kita harus mulai dari sekarang. Pedang pemberantasan itu (ada di) kepala negaranya," kata Saut saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST)di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (8/12/2019 malam.

Festival Film Antikorupsi merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember.

Saut menyatakan, Hakordia merupakan momentum untuk menginatkan pada dunia bahwa perbuatan korupsi bisa membuat kiamat suatu negara.

"Kan sesungguhnya (Hakordia) dibuat agar dunia sadar bahwa korupsi bisa bikin kiamat suatu negara. Kemudian negara jadi bubar. Negara jadi tidak efisien, tidak efektif, ketidakadilan, bahkan isu radikalisme itu banyak dari isu korusi di depannya," tegasnya.

Menurut Saut, seperti halnya radikalisme agama, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang diperangi seluruh negara. Ditegaskan, korupsi merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi radikal.

"Kalau kita komit korupsi menyengsarakan, membuat orang sebal membuat orang sedikit radikal. Radikal itu backgroundnya macam-macam ya, radikal agama, radikal ideologi, bahkan radikal ekonomi," terangnya.

Dijelaskan, radikal dalam segi ekonomi yakni berbuat tidak adil terhadap diri sendiri yang berdampak pada ketidakadilan terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, dalam peringatan Hakordia, Saut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Menurutnya, masyarakat dapat berperan aktif dengan mengubah perilaku dari hal sederhana. "Kita mulai dari yang sangat sederhana, saya bilang kalau bikin SIM enggak lulus, jangan nyogok sampai kapan pun. Jangan melanggar lalu lintas, jangan buang sampah sembarangan, mahasiswa jangan buat titip absen jadi kita harus lihat dari sederhana," paparnya.

Saut meyakini dari perubahan perilaku setiap individu akan mengubah perilaku suatu masyarakat. Hingga dalam skala besar, yakni negara bebas dari korupsi.



Sumber: Suara Pembaruan