KPK Klaim Selamatkan Rp 63,9 T Uang Negara dari Korupsi

KPK Klaim Selamatkan Rp 63,9 T Uang Negara dari Korupsi
Agus Rahardjo. (Foto: Antara)
Fana Suparman / WBP Senin, 9 Desember 2019 | 11:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 63,9 triliun. Puluhan triliun itu diselamatkan dari bidang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK dalam empat tahun terakhir atau sepanjang pimpinan KPK periode 2015-2019 bekerja.

"Saya juga ingin melaporkan biasanya KPK yang dimuat di media massa penindakan, kali ini kami akan melaporkan hasil pencegahan. Karena pencegahan itu penting, kami ingin menyampaikan bahwa dari laporan yang kami terima, paling tidak potensi kerugian negara bisa dihemat sekitar Rp 63,9 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutan puncak peringaran Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Agus membeberkan dari kegiatan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara berupa kajian yang dilakukan KPK, terdapat Rp 34,7 triliun potensi kerugian keuangan negara yang bisa diselamatkan. Untuk kegiatan kordinasi dan supervisi dalam bentuk penyelamatan aset sekitar Rp 29 triliun. "Penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi dalam berbentuk barang maupun uang senilai Rp 159 milliar," papar Agus Rahardjo.

Dikatakan, jumlah tersebut termasuk optimalisasi pendapatan daerah dari pajak hotel, restoran, piutang pajak, fasum fasos dan sengketa aset. Menurut Agus, sejauh ini sektor perizinan paling rawan terjadinya korupsi. KPK kerap menerima banyak keluhan dari pengusaha menyangkut perizinan.

Menurutnya, persoalan ini membutuhkan koordinasi dan supervisi yang lebih kuat dari seluruh pihak, termasuk pemerintah yang telah menerapkan sistem online single submission (OSS) Padahal, dalam waktu yang hampir bersamaan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP) sudah diterapkan oleh sekitar 60 persen daerah.

"Mengsinkronkan OSS dan PTSP itu satu agenda sendiri yang cukup besar. Oleh karena itu kami sangat berharap pengawasan terhadap sinkroniasi ini lebih diintensifkan supaya teman-teman di daerah tidak merasa mendapatkan beban tambahan apalagi masih banyaknya UU dan kebijakan sektor yang kemudian seolah-olah memberikan beban tambahan pada teman-teman yang bekerja di perizinan di daerah-daerah. Ini pasti memerlukan perhatian yang lebih besar lagi," kata Agus Rahardjo.



Sumber: Suara Pembaruan