Peluang Pemerintah Usulkan Hukuman Mati Bagi Koruptor
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Peluang Pemerintah Usulkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

Senin, 9 Desember 2019 | 12:06 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana mengusulkan adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi. Sepanjang memang masyarakat menghendaki supaya ketentuan itu dimuat dalam undang-undang (UU).

“Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditanyakan peluang penerapan hukum mati menjadi inisiatif pemerintah dalam revisi UU Nomor 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di SMK Negeri 57 Jakarta, Senin (9/12/2019).

Awalnya, Presiden ditanyakan terkait perlunya diatur hukuman mati terhadap koruptor. “Kalau masyarakat berkehendak seperti itu, dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor (tindak pidana korupsi), itu dimasukkan,” ujar Presiden seraya menyebut perlunya pertimbangan legislatif.

Sekadar diketahui, hukuman mati sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31/1999 tentang Tipikor. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 2.

Di bab penjelasan tertulis, “Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wapres Optimistis Upaya Pemberantasan Korupsi Semakin Membaik

Jokowi memberikan arahan agar aksi pencegahan korupsi diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jawaban Presiden Ketika Dialog Hukuman Mati Koruptor dengan Siswa SMK

Apabila kasus korupsinya bencana alam, maka pelaku dimungkinkan dijerat dengan hukuman mati.

NASIONAL | 9 Desember 2019

KPK Klaim Selamatkan Rp 63,9 T Uang Negara dari Korupsi

KPK kerap menerima banyak keluhan dari pengusaha menyangkut perizinan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jabodetabek Siap-siap Menghadapi Hujan Ekstrem

BMKG memprediksi potensi curah hujan tiga hari ke depan di wilayah Jabodetabek umumnya pada kisaran intensitas ringan hingga sedang.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jelaskan Alasan Tak Hadiri Peringatan Hakordia di KPK

Presiden menyebut, peringatan Hakordia merupakan momentum pengingat untuk mengevaluasi dan melanjutkan gerakan antikorupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Chatib Basri Jadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri

"Menjadi Wakil Komisaris Utama di bank sebesar Mandiri bukanlah hal yang mudah, ini sekaligus sebuah tantangan," kata Chatib Basri.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pengadaan Barang dan Jasa Dominasi Perkara Korupsi yang Ditangani KPK

Korupsi di sektor pengadaan tak hanya terjadi saat proses pengadaan berlangsung. Lebih dari itu, korupsi saat ini terjadi dari awal perencanaan pengadaan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Presiden Jokowi: Sekecil Apa pun Tetap Korupsi

“Sekali lagi, pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran sejak dini harus kita mulai."

NASIONAL | 9 Desember 2019

Didampingi Menkumham, Jokowi Hadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi

Pemerintah mendorong mendorong penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ajang PRURide di Yogyakarta Kembalikan Citra "Kota Sepeda"

847 peserta profesional dan hampir 3.000 peserta mengikuti ajang Funride tersebut.

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS