Firli Bahuri Berharap Tak Lagi Ada Peringatan Hari Antikorupsi

Firli Bahuri Berharap Tak Lagi Ada Peringatan Hari Antikorupsi
Firli Bahuri. (Foto: Antara)
Fana Suparman / JEM Senin, 9 Desember 2019 | 14:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V terpilih, Komjen Firli Bahuri berharap tak ada lagi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Indonesia. Menurut Firli, hal ini bisa terlaksana jika Indonesia sudah terbebas dari persoalan korupsi.

"Saya berharap suatu saat, kita tidak lagi melaksanakan peringatan Hari Korupsi Sedunia karena Negara sudah bersih dari korupsi dan kita sudah bebas dari korupsi," kata Firli dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, Hakordia masih diperingati di Indonesia karena korupsi masih menjadi persoalan utama. Sementara,
negara- negara yang sudah bebas dari korupsi tidak melaksanakan lagi peringatan Hakordia yang jatuh setiap 9 Desember.

"Hari Antikorupsi Sedunia juga memberi makna peringatan (alarm warning) bahwa kita masih memiliki masalah korupsi karena tidak semua negara melaksanakan peringatan hari anti korupsi terutama negara-negara yang memang tidak lagi menempatkan korupsi sebagai masalah serius, karena emang tidak ada lagi korupsi (zero corruption)," katanya.

Menurut Firli, Hakordia merupakan hari keprihatinan karena mengingatkan seluruh elemen bangsa masih korupsi menjadi perhatian serius. Untuk itu, Firli mengajak seluruh elemen bangsa bersatu padu memberantas korupsi hingga Indonesia tak perlu memperingati Hakordia suatu saat nanti.

"Untuk itu, mari kita bersama mengambil peran untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan tataran hak, kewajiban, kewenangan dan kita semua harus berperan aktif membebaskan bangsa kita dari masalah korupsi. Banyak hal yang bisa seluruh anak bangsa lakukan untuk melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan UU Nomor 19 tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Dikatakan, KPK sebagai garda terdepan yang merupakan tumpuan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi harus melakukan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 UU Nomor 19 tahun 2019, yakni pencegahan, monitoring, koordinasi dengan seluruh instansi yang berwenang melakukan pemberantasan, supervisi, serta penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan keputusan pengadilan dan hakim yabg telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Namun, kata Firli Bahuri tugas-tugas yang dijalankan KPK tidak akan berjalan efektif tanpa bekerja sama, bersinergi dengan seluruh instansi, elemen bangsa, pimpinan lembaga baik pemerintah swasta kalangan dunia usaha, para tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, masyarakat, pendidikan, budayawan.

"Semua harus bersatu melakukan upaya pencegahan untuk tidak ada lagi korupsi. Dengan demikian, maka seluruh program pembangunan nasional dapat terlaksana dan pada akhirnya cita-cita nasional Indonesia yang cerdas, Indonesia yang sejahtera dapat kita wujudkan, negara Indonesia yang adil makmur sejahtera di seluruh Nusantara," katanya.

Firli mengatakan, semua itu dapat tercapai dengan syarat situasi politik keamanan dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif. Tidak ada lagi gonjang ganjjng dan kegaduhan politik. Firli mengibaratkan, jika NKRI merupakan negara besar, seluruh penumpang tidak boleh gaduh, sehingga siap dan selamat menghadapi ombak, badai dan gelombang hingga sampai ke tujuan.

"Situasi yang aman nyaman dan kondusif akan memberi jaminan iklim usaha, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia masuk dalam 5 kekuatan ekonomi dunia (the big five in global economic). Selamat memperingati Hari anti korupsi Se-dunia," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan