Masinton: Ancaman Hukuman Mati Tidak Diatur dalam UU Tipikor

Masinton: Ancaman Hukuman Mati Tidak Diatur dalam UU Tipikor
Masinton Pasaribu. (Foto: Antara)
Ahmad Salman / AIS Senin, 9 Desember 2019 | 21:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana hukuman mati bagi para koruptor kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah tak keberatan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, sepanjang dikehendaki masyarakat.

Bahkan Presiden menyatakan pemerintah siap berinisiatif merevisi Undang-undang Tipikor yang memungkinkan menghukum koruptor dengan hukuman mati.

Terkait hal ini anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, hukuman mati bagi koruptor sudah diatur dalam undang-undang. Yakni dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Dimaksudkan bila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya,” ucap Masinton di ujung telepon, Senin (9/12/2019).

Meski demikian, Masionton menambahkan, dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak diatur tentang ancaman hukuman mati. “Walaupun itu ada dalam frase keadaan tertentu,” kata Masinton.



Sumber: BeritaSatu TV