Hak Atas Nutrisi di Indonesia Masih Jadi Masalah Besar
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hak Atas Nutrisi di Indonesia Masih Jadi Masalah Besar

Selasa, 10 Desember 2019 | 13:26 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemenuhan hak atas gizi (the right to nutrition) sebagai bagian dari hak atas ketahanan pangan dan hak hidup harus jadi perhatian serius pemerintah. Sebab, hak hidup merupakan hak yang paling utama terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (10/12/2019), terkait dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional ke-71 yang jatuh pada hari ini, 10 Desember 2019.

Ia mengatakan, pemenuhan hak atas gizi ini, masih terbilang jauh dari harapan walaupun sudah ada perbaikan. RES Fobia menuturkan munculnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah pada tahun 2019 ini menunjukkan masih lemahnya perhatian dan penghargaan terhadap hak atas nutrisi ini.

Contohnya, ratusan warga di Desa Karangsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, mengalami keracunan pada Kamis (5/12/2019) pagi setelah sehari sebelumnya para warga ini menghadiri acara hajatan di tetangga. Kasus ini telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Pemkab Pemalang. Polres Pemalang juga sudah turun tangan melakukan penyelidikan.

Kasus lainnya yakni, sebanyak 48 warga di Kabupaten Asahan, Sumut keracunan makanan seusai menyantap makanan pada acara syukuran. Sebelumnya, Senin 14 Oktober 2019, sebanyak 37 orang dari Panti Rehabilitasi KM 7 dan pelajar di Sentra Pendidikan SP 5 Timika, Papua, mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh kontraktor dan katering PT Mita Sumber Sejahtera (MSS), pada Minggu (13/10/2019) malam.

Sedangkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur, sepanjang tahun 2019 ini tercatat 310 orang mengalami keracunan makanan, dengan empat korban meninggal dunia.

RES Fobia yang juga seorang advokat ini menuturkan, dari berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa untuk urusan makanan sebagai kebutuhan pokok saja, ternyata masih banyak yang keracunan. Apalagi, tentang gizi. Bisa diduga ada banyak tanda tanya di balik hak atas nutrisi.

Sebagaimana diketahui, pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Padahal, berkaitan dengan itu, kebutuhan atas sumber daya manusia yang unggul, harus diadakan secara serius.

“Bagaimana mungkin tersedia SDM unggul, tanpa membenahi aspek nutrisi? Ini soal cara berpikir, penjiwaan batiniah atas kehidupan dan pembudayaan kehidupan serta lingkungan hidup yang aman,” kata Wakil Dekan Fakultas Hukum UKSW tersebut.

Ketahanan pangan itu sendiri, ujarnya, umum didefinisikan sebagai situasi yang ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan mereka, serta adanya pilihan-pilihan makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Terkait HAM, RES Fobia menandaskan, tidak dapat disangkal bahwa hal ini menyangkut hak hidup sebagai hak yang paling utama, karena menjadi tempat bergantungnya hak-hak lainnya. Karena itu, sebagai contoh, belajar dari keteladanan, kita misalnya perlu melihat penjiwaan dan pengabdian hidup Ibu Theresa di India.

Suatu ketika, menanggapi begitu banyak kematian anak-anak India, Beliau berujar, "Karena anak-anak India ini semasa hidupnya mengalami perjalanan dan pergumulan hidup seperti bukan manusia, maka ketika mereka wafat, mereka harus dimakamkan selayaknya manusia."

Menyetir pernyataan Ibu Theresa, RES Fobia mengatakan, ada banyak hal yang bisa dipelajari di balik pernyataan itu. Ini menyangkut hak hidup, kemanan hidup dan ketahanan pangan. Tetapi secara khusus tentang hak atas gizi. Isinya adalah keamanan pangan, air yang bersih dan sehat. Hak atas air bersih dan sehat misalnya, harus diutamakan.

“Sebagian besar tubuh kita terdiri dari dan membutuhkan air. Iya, ditangani dulu soal air bersih dan sehat untuk kehidupan,” papar alumnus Graduate School of Policy Studies - Kwansei Gakuin University, Japan ini.

Terkait hal tersebut di atas, RES Fobia menegaskan, setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan, terutama oleh negara, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pertama, demi keadaban politik dan kemuliaan pelayanan publik, maka proses, transisi, status, peran, dan tanggung jawab perpolitikan harus bermuara pada pengutamaan martabat manusia. Ini tentang hak hidup dan di dalamnya hak atas nutrisi tak bisa diabaikan.

Di daerah misalnya, setelah pilkada jangan sampai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin menjadi-jadi. Ini soal mutu dan tanggung jawab kepemimpinan. Gizi masyarakat harus terjamin.

Kedua, kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan manula, harus mendapatkan prioritas kebijakan. Negara dan pemerintah perlu lebih mendengarkan berbagai kelompok rentan ini.

Ketiga, pengenalan terhadap pendidikan dan kesehatan berbasis kesadaran atas hak dan kewajiban, mulai dari lembaga pendidikan dasar. Anak-anak harus dipandu sejak dini.

Keempat, lokakarya, studi banding, pengembangan ilmu gizi, pendayagunaan air bersih dan sehat, kualitas lingkungan hidup dan sebagainya, adalah hal-hal khusus yang harus diadakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jujur. Di sini lembaga pendidikan tinggi tak boleh diam, apalagi cuci tangan. Percuma kalau namanya lembaga pendidikan tinggi, tapi tanpa kemuliaan pergumulan kemasyarakatan. Ini namanya dosa akademis.

Kelima, sosialisasi undang-undang dan berbagai peraturan di bidang kesehatan, pelayanan publik, perlindungan konsumen, HAM, harus menjadi bagian utama, misalnya dalam seleksi penerimaan Apartur Sipil Negara (ASN). “Kita membutuhkan tenaga ahli terlatih yang berketeladanan hidup. Di negara maju, tak ada ASN yang kerjaannya mabuk-mabukan. Orang mengonsumsi minuman keras sekadar menghangatkan badan. Salah satu kata paling menyedihkan dalam pelayanan publik adalah mabuk,” tandas Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Usulkan 19 Kawasan Industri Prioritas di Luar Jawa

Namun demikian, dalam upaya mendorong pengembangan kawasan industri prioritas, terdapat tantangan yang harus dapat diatasi bersama.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Ricky Rachmadi Dorong PMI Purna Kreatif Berwirausaha

PMI bisa memiliki bekal untuk berwirausaha sehingga uang yang diperoleh selama bekerja di luar negeri tidak digunakan untuk kegiatan yang konsumtif.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kades di Kaur, Bengkulu Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

"Namun, jika ada bukti baru dalam persidangan nanti ada pihak lain terlibat akan kita proses sesuai hukum yang berlaku," ujar Alman.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Jateng Pengelola Sistem Pengaduan Publik Terbaik

Sejak memimpin Jateng 2013 lalu, Ganjar melakukan sejumlah gebrakan terkait pelayanan publik khususnya dalam merespon laporan masyarakat.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Mahasiswi Universitas Bengkulu Tewas, Polisi Periksa 18 Saksi

Mahasiswa Unib yang tidak tinggal bersama orang tua, sebaiknya dalam mencari tempat indekos harus memperhatikan lingkungan sekitarnya aman.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, 160.000 Polisi Amankan Arus Lalu Lintas

Polisi diterjunkan di jalan tol, arteri dan titik-titik yang berpotensi macet.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Warga Desak Tindak Lanjut Pencemaran Sungai Cileungsi-Bogor

Warga di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Bogor, terdampak pencemaran sebuah pabrik aluminium.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Langkah Johnny Plate Sebagai Menteri Kominfo, dari Tata Regulasi hingga Cetak Digital Talent

Ketiga, lanjut Johnny, Kementerian Kominfo, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Rudiantara Diharapkan Mampu Atasi Sejumlah Tantangan PLN

Rudiantara dinilai mampu untuk mengejar program pembangunan pembangkit 35.000 MW hingga menekan impor bahan bakar minyak.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Menteri PAN dan RB Anugerahkan Piala Anggakara Birawa untuk Pengelola Pengaduan Terbaik

Menurut Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, dalam menanggapi keluhan masyarakat kuncinya adalah kecepatan.

NASIONAL | 10 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS