Hak Atas Nutrisi di Indonesia Masih Jadi Masalah Besar

Hak Atas Nutrisi di Indonesia Masih Jadi Masalah Besar
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia. ( Foto: Istimewa )
Jaja Suteja / JAS Selasa, 10 Desember 2019 | 13:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemenuhan hak atas gizi (the right to nutrition) sebagai bagian dari hak atas ketahanan pangan dan hak hidup harus jadi perhatian serius pemerintah. Sebab, hak hidup merupakan hak yang paling utama terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).

Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (10/12/2019), terkait dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional ke-71 yang jatuh pada hari ini, 10 Desember 2019.

Ia mengatakan, pemenuhan hak atas gizi ini, masih terbilang jauh dari harapan walaupun sudah ada perbaikan. RES Fobia menuturkan munculnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah pada tahun 2019 ini menunjukkan masih lemahnya perhatian dan penghargaan terhadap hak atas nutrisi ini.

Contohnya, ratusan warga di Desa Karangsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, mengalami keracunan pada Kamis (5/12/2019) pagi setelah sehari sebelumnya para warga ini menghadiri acara hajatan di tetangga. Kasus ini telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Pemkab Pemalang. Polres Pemalang juga sudah turun tangan melakukan penyelidikan.

Kasus lainnya yakni, sebanyak 48 warga di Kabupaten Asahan, Sumut keracunan makanan seusai menyantap makanan pada acara syukuran. Sebelumnya, Senin 14 Oktober 2019, sebanyak 37 orang dari Panti Rehabilitasi KM 7 dan pelajar di Sentra Pendidikan SP 5 Timika, Papua, mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh kontraktor dan katering PT Mita Sumber Sejahtera (MSS), pada Minggu (13/10/2019) malam.

Sedangkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur, sepanjang tahun 2019 ini tercatat 310 orang mengalami keracunan makanan, dengan empat korban meninggal dunia.

RES Fobia yang juga seorang advokat ini menuturkan, dari berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa untuk urusan makanan sebagai kebutuhan pokok saja, ternyata masih banyak yang keracunan. Apalagi, tentang gizi. Bisa diduga ada banyak tanda tanya di balik hak atas nutrisi.

Sebagaimana diketahui, pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Padahal, berkaitan dengan itu, kebutuhan atas sumber daya manusia yang unggul, harus diadakan secara serius.

“Bagaimana mungkin tersedia SDM unggul, tanpa membenahi aspek nutrisi? Ini soal cara berpikir, penjiwaan batiniah atas kehidupan dan pembudayaan kehidupan serta lingkungan hidup yang aman,” kata Wakil Dekan Fakultas Hukum UKSW tersebut.

Ketahanan pangan itu sendiri, ujarnya, umum didefinisikan sebagai situasi yang ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan mereka, serta adanya pilihan-pilihan makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Terkait HAM, RES Fobia menandaskan, tidak dapat disangkal bahwa hal ini menyangkut hak hidup sebagai hak yang paling utama, karena menjadi tempat bergantungnya hak-hak lainnya. Karena itu, sebagai contoh, belajar dari keteladanan, kita misalnya perlu melihat penjiwaan dan pengabdian hidup Ibu Theresa di India.

Suatu ketika, menanggapi begitu banyak kematian anak-anak India, Beliau berujar, "Karena anak-anak India ini semasa hidupnya mengalami perjalanan dan pergumulan hidup seperti bukan manusia, maka ketika mereka wafat, mereka harus dimakamkan selayaknya manusia."

Menyetir pernyataan Ibu Theresa, RES Fobia mengatakan, ada banyak hal yang bisa dipelajari di balik pernyataan itu. Ini menyangkut hak hidup, kemanan hidup dan ketahanan pangan. Tetapi secara khusus tentang hak atas gizi. Isinya adalah keamanan pangan, air yang bersih dan sehat. Hak atas air bersih dan sehat misalnya, harus diutamakan.

“Sebagian besar tubuh kita terdiri dari dan membutuhkan air. Iya, ditangani dulu soal air bersih dan sehat untuk kehidupan,” papar alumnus Graduate School of Policy Studies - Kwansei Gakuin University, Japan ini.

Terkait hal tersebut di atas, RES Fobia menegaskan, setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan, terutama oleh negara, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pertama, demi keadaban politik dan kemuliaan pelayanan publik, maka proses, transisi, status, peran, dan tanggung jawab perpolitikan harus bermuara pada pengutamaan martabat manusia. Ini tentang hak hidup dan di dalamnya hak atas nutrisi tak bisa diabaikan.

Di daerah misalnya, setelah pilkada jangan sampai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin menjadi-jadi. Ini soal mutu dan tanggung jawab kepemimpinan. Gizi masyarakat harus terjamin.

Kedua, kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan manula, harus mendapatkan prioritas kebijakan. Negara dan pemerintah perlu lebih mendengarkan berbagai kelompok rentan ini.

Ketiga, pengenalan terhadap pendidikan dan kesehatan berbasis kesadaran atas hak dan kewajiban, mulai dari lembaga pendidikan dasar. Anak-anak harus dipandu sejak dini.

Keempat, lokakarya, studi banding, pengembangan ilmu gizi, pendayagunaan air bersih dan sehat, kualitas lingkungan hidup dan sebagainya, adalah hal-hal khusus yang harus diadakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jujur. Di sini lembaga pendidikan tinggi tak boleh diam, apalagi cuci tangan. Percuma kalau namanya lembaga pendidikan tinggi, tapi tanpa kemuliaan pergumulan kemasyarakatan. Ini namanya dosa akademis.

Kelima, sosialisasi undang-undang dan berbagai peraturan di bidang kesehatan, pelayanan publik, perlindungan konsumen, HAM, harus menjadi bagian utama, misalnya dalam seleksi penerimaan Apartur Sipil Negara (ASN). “Kita membutuhkan tenaga ahli terlatih yang berketeladanan hidup. Di negara maju, tak ada ASN yang kerjaannya mabuk-mabukan. Orang mengonsumsi minuman keras sekadar menghangatkan badan. Salah satu kata paling menyedihkan dalam pelayanan publik adalah mabuk,” tandas Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia ini.



Sumber: BeritaSatu.com