Komnas HAM Sebut Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi

Komnas HAM Sebut Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi
Mohammad Choirul Anam. (Foto: Antara)
Fana Suparman / MPA Selasa, 10 Desember 2019 | 17:03 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak sepakat dengan penerapan hukuman mati terhadap koruptor. Komnas HAM menilai hukuman mati tak efektif dalam upaya memberantas korupsi. Apalagi, hukuman mati melanggar hak asasi manusia.

"Yang pasti hukuman mati melanggar HAM dan belum tentu itu efektif memberantas korupsi," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam usai menghadiri Seminar Nasional 'HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia' di Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Anam menyatakan, sejumlah negara maju sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Di sisi lain, negara yang menerapkam hukuman mati justru masih terjadi korupsi.

"Tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan hukuman mati terus korupsinya hapus. Nggak ada. Itu persoalannya," katanya.
Menurut Anam, korupsi hanya bisa diberantas dengan tata kelola pemerintahan yang transparan. Mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran negara.

"Korupsi itu bisa dilawan dengan berbagai cara, salah satunya dengan transaksinya itu online tidak tunai. Memastikan bahwa penyelenggara negara akuntabel tidak ada sembunyi-sembunyi lagi, memastikan bahwa semua penggunaan uang, yang berbau APBN itu dipublish sampai level paling rendah, mulai dari perencanaan sampai penggunaan dananya," tegas Anam.

Anam menyatakan, hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Ketimbang hukuman mati, kata Anam, pencabutan hak politik terhadap mantan koruptor lebih menimbulkan efek jera.

"Lebih penting kita mendiskusikan apakah koruptor-koruptor yang sudah menjalani pidana, boleh enggak menduduki jabatan publik, itu lebih penting dibanding hukuman mati," tegasnya.

Selain pelaku korupsi, Anam menyatakan penting juga untuk menjatuhkan sanksi terhadap korporasi yang diuntungkan dari tindak pidana korupsi. Menurutnya hal tersebut lebih penting didiskusikan ketimbang wacana hukuman mati terhadap koruptor.

"Tidak banyak kasus yang ditangani KPK untuk soal-soal perusahaan ini terutama sektor tambang, perkebunan dan sebagainya. Lebih penting mendiskusikan itu, daripada mendiskusikan hukuman mati, yang pasti hukuman mati melanggar HAM dan belum tentu itu efektif memberantas korupsi," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan