2021, Ujian Nasional Berganti Sistem Penilaian Penalaran

2021, Ujian Nasional Berganti Sistem Penilaian Penalaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan pokok kebijakan bidang pendidikan pada Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. (Foto: Investor Daily/David Gita Roza)
Maria Fatima Bona / CAH Rabu, 11 Desember 2019 | 09:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengakhiri polemik mengenai pelaksanaan ujian nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim memutuskan UN terakhir dilaksanakan pada 2020.

Mulai 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter.

Nadiem menyebutkan, pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Misalnya, kelas 4, 8, 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Baca JugaRencana Penghapusan UN Dapat Sambutan Positif

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional, seperti PISA dan TIMSS,” ujar Nadiem saat menyampaikan empat pokok kebijakan bidang pendidikan pada rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Hal ini juga menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Mendikbud telah menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan dengan fokus merdeka belajar.

Baca JugaNadiem Akan Beri Kemerdekaan Belajar dalam Pendidikan

Program tersebut meliputi, ujian nasional (UN), ujian sekolah berstandar nasional (USBN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Nadiem.

Soal USBN dan PPDB
Pada kesempatan itu, Nadiem menyatakan USBN 2020 diterapkan lewat ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan yang meliputi tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN juga dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam penyusunan RPP, lanjut Nadiem, Kemdikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru dapat bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, tetapi tetap memuat tiga komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” terang Nadiem.

Dalam PPDB, Kemdikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal lima persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama untuk memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan