MA Diminta untuk Mencabut SK Terkait Pengangkatan Advokat

MA Diminta untuk Mencabut SK Terkait Pengangkatan Advokat
Ilustrasi Mahkamah Agung ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / AO Rabu, 11 Desember 2019 | 13:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid menilai Surat Ketua Mahkamah Agung (SK MA) Nomor 73/KMA/HK.01/01/2015 terkait pengangkatan seorang advokat perlu dicabut. Sebab, SK MA itu bukan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 10/2003 tentang Advokat.

Apabila dilihat dari teori perundang-undangan, lanjut Fahri, maka SK itu tidak ada legitimasi yuridis sama sekali. Ditambah lagi, ketentuan itu hanya diatur dalam bentuk surat administrasi biasa, sehingga sulit secara hukum untuk setiap orang ingin mengujinya di pengadilan.

Menurut Fahri, SK MA tersebut secara faktual merugikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai “organ negara” yaitu dalam rumpun independent state organ. “Jadi, itu (SK MA) yang harus dicabut oleh MA,” kata Fahri dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Fahri menjelaskan, UU Nomor 18 tahun 2003 sudah cukup mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat. Salah satunya soal advokat yang melakukan pendampingan dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Begitu pun pelayanan hukum kepada masyarakat dan menjamin akses kepada para pencari keadilan.

“Secara organisatoris Peradi mempunyai perangkat-perangkat itu sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok. SK MA 73 bukan peraturan yang bersifat regeling. SK MA No. 73 itu hanya beleeid hukum pimpinan MA, sehingga tidak memiliki daya ikat secara yuridis,” ucap Fahri.

Fahri menyatakan, menjadi kewajiban konstitusional kepada MA untuk memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XVII/ 2018. Putusan MK telah mengatur dengan cukup baik tentang tugas dan kewenangan Peradi.

Eksistensi Peradi dengan segala atribusi kewenangannya secara proporsional diatur oleh putusan MK itu. Putusan MK memberikan mandat serta rekomendasi konstitusional kepada semua pihak yang berkepentingan, mulai dari MA, pemerintah, maupun organisasi advokat.

Secara ketatanegaraan, Fahri menyatakan, MK berulang kali telah berbicara dalam berbagai putusan sekaitan dengan kedudukan Peradi sebagai wadah tunggal. Artinya, Peradi satu-satunya wadah organisasi advokat berdasarkan UU Advokat.

Putusan MK lainnya yakni 014/PUU-IV/2006 pada 30 November 2006 yang menyatakan bahwa Peradi wadah tunggal profesi advokat. Fahri telah menyampaikan pandangannya itu saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Hukum Nasional bertajuk “Meningkatkan Profesionalitas Advokat Sebagai Officium Nobile utuk Mendukung Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”, Sabtu (7/12/2019).



Sumber: Suara Pembaruan