KPK Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor untuk Ikut Pilkada

KPK Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor untuk Ikut Pilkada
Laode M Syarif (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Fana Suparman / JAS Rabu, 11 Desember 2019 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan jeda kepada mantan narapidana korupsi untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman pidana. Putusan tersebut dinilai KPK sebagai putusan progresif dan sudah seharusnya dijalankan oleh seluruh pihak, terutama partai politik.

"Kita harus menghargai putusan itu dan saya pikir ini juga harus disambut baik, baik oleh pemerintah maupun parlemen atau pun partai politik," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Syarif mengungkapkan, KPK banyak mendapat keluhan dari kader-kader partai yang meniti kariernya dari bawah. Meski memiliki kualitas dan integritas, kader-kader tersebut tak pernah mendapat dukungan dari partai untuk dicalonkan sebagai kepala daerah maupun legislatif.

Partai, kata Syarif justru memilih mencalonkan mantan narapidana korupsi karena mempunyai dana besar. "Yang bagus-bagus, yang meniti karier dari bawah sampai ke atas ini tidak pernah di-support, malah karena ada uangnya men-support mantan napi. Ngapain seperti itu," ungkap Syarif.

Menurut Syarif, putusan MK merupakan langkah maju untuk membangun tata kelola partai politik. Dikatakan, KPK bersama LIPI pernah mengkaji sistem pendanaan partai politik. Dari kajian tersebut, KPK dan LIPI menemukan persoalan dalam proses kaderisasi dan penegakan etik di internal partai.

Atas kajian tersebut KPK dan LIPI merekomendasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang meliputi kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

"Ini kader-kader yang baik ini mengeluh, karena tiba-tiba tidak mendapatkan dukungan dari parpolnya bahwa tiba-tiba ada kutu loncat dari luar karena bawa uang ada kabarnya gede di-push jadi anggota legislatif, di-push jadi wali kota, bupati, gubernur seperti itu. Jadi pas lah (putusan MK) itu. Terima kasih kepada MK, itu putusan progresif," katanya.

Diberitakan, MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Uji materi yang diajukan Perludem dan ICW ini terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK memutuskan jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada berbunyi, "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

"Mengadili, dalam provisi mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di ruang persidangan MK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dalam putusan tersebut, Anwar mengatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan demikian, kata Anwar, Pasal 7 ayat (2) huruf g berubah bunyinya menjadi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa.

2. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

ICW dan Perludem sebenarnya meminta masa jeda selama 10 tahun. Namun, MK hanya memberikan jeda lima tahun bagi mantan narapidana seusai menjalani pidana penjara untuk bisa mencalonkan diri dalam pilkada.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memutuskan waktu jeda lima tahun lantaran menyesuaikan mekanisme lima tahunan pemilihan umum, sebagaimana putusan MK Nomor 04/PUU-XII/2009.

"Dipilihnya jangka lima tahun untuk adaptasi, bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam pemilihan umum atau pemilu di Indonesia, baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar hakim konstitusi Suhartoyo.

Dalam putusan nomor 4/PUU-VII/2009 berbunyi, "Menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada empat syarat yang mesti dipenuhi. Adapun empat syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai berikut:

a). Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

b). Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c). Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

d). Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.



Sumber: Suara Pembaruan