Tegal Dinobatkan Sebagai Kota Peduli HAM
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tegal Dinobatkan Sebagai Kota Peduli HAM

Rabu, 11 Desember 2019 | 17:10 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

BANDUNG, Beritasatu.com - Dengan pelayanan yang terus memerhatikan masyarakat, Tegal dinobatkan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

Dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia ke-71 yang bertemakan “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” di Gedung Merdeka, Bandung, Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi menerima penghargaan ini dari Kemenkumham Mualimin Abdi.

Usai menerima penghargaan ini, Jumadi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan ASN Kota Tegal karena telah memberikan sumbangsihnya terhadap Pemkot Tegal.

“Untuk itu, hal ini mesti ditingkatkan lagi, terutama pelayanan masyarakat di area publik, yang konsern terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang tua dan semuanya sepakat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM,” ungkap Jumadi.

Adapun pemberian penghargaan ini sudah dilaksanakan Kemenkumham sejak 2013 yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

“Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan,” jelas Yasonna.

Dijelaskan Yasonna, kelayakan kabupaten/kota mendapat penghargaan sebagai Kabupaten atau Kota Peduli HAM, didasarkan pada tolak ukur capaian dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar melalui berbagai inovasi dan upaya yang terstruktur.

“Peduli HAM itu merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM,” ujarnya.

Di Indonesia, dari jumlah 514 kabupaten/kota, baru tercatat 432 kabupaten/kota yang berpartisipasi mengajukan data capaian untuk dinilai.

“Dari jumlah tersebut, hanya 272 kabupaten/kota, atau sekitar 62% meraih penghargaan kategori Kabupaten dan Kota Peduli HAM,” kata Yasonna.

Sementara capaian Aksi HAM, oleh Kementerian dan Lembaga tingkat pelaporannya mencapai 98,5% sedangkan pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh Pemerintah Daerah mencapai 88,6%.

“Harapannya, pada tahun 2019 ini, Pemda dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan Aksi HAM hingga data yang masuk mencapai 100%,” harap Yasonna.

Rencana aksi HAM di dalam RANHAM 2020-2024 atau RANHAM periode ke-5 yang telah disusun Kemenkumham bersama RANHAM lain yaitu Bappenas, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenlu, befokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak,penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

Sedangkan pada layanan publik, Kemenkumham mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis HAM.

“Harapannya agar ke depan upaya ini dapat ditingkatkan, bukan hanya di Lingkungan Kemenkumham saja, tetapi semua jenis pelayanan publik di Indonesia telah menerapkan standar dan norma penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM,” harap Yasonna.

Turut Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, Pemimpin Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kemenkumham. Juga hadir mendampingi Wakil Wali Kota Tegal, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal Budi Hartono, dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Setda Kota Tegal Ilham Prasetyo.



Sumber: PR


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pencemaran Nama Baik, Akun Twitter @digeeembok Dipolisikan

Roni Eka Mirsa melaporkan akun Twitter @digeeembok terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Ini Alasan Mendikbud Nadiem Hapus Ujian Nasional 2021

Menurut Nadiem, UN juga membuat siswa dan guru stres.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Bebas Korupsi, RSUD Kardinah Raih Penghargaan Kemenpan RB

Tanpa percaloan, pungutan liar maupun diskriminasi, RSUD Kardinah mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menpan RB.

NASIONAL | 11 Desember 2019

KPK Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor untuk Ikut Pilkada

"Kita harus menghargai putusan itu dan saya pikir ini juga harus disambut baik, baik oleh pemerintah maupun parlemen atau pun partai politik," kata Laode.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Kapolri Janji Tambah Jabatan Jenderal Polri

Penambahan jabatan tersebut dilakukan guna mengatasi hambatan di tingkat Kombes dan Pati.

NASIONAL | 11 Desember 2019

26 Pati Polri Dapat Bintang Bhayangkara Pratama

Personel Polri itu dinilai menunjukkan pengabdian yang luar biasa, keberanian, dan kebijaksanaan bahkan bekerja melampaui panggilan kewajiban.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Ribuan Anggota Polri Dinas di Luar Struktur

Kapolri mengatakan jika ada ribuan anak buahnya yang berdinas di luar struktur Polri di mana mereka terdiri dari Pati, Pamen, hingga bintara.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Prabowo Ingin Bekali Pekerja Migran Dengan Bela Negara

Menteri Pertahanan ingin memberikan pelatihan bela negara kepada para pekerja migran.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pemprov Jateng Gandeng Gojek Layani Aduan Publik

Sambil menumpang di armada Gojek, masyarakat dapat melaporkan keluhannya melalui kanal aduan offline yang tersedia.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Kasus Suap APBD Provinsi Jambi, Kontraktor Divonis 2 Tahun Enam Bulan

Penasihat hukum Asiang, Muhammad Farizi mengatakan keberatan atas vonis hakim tersebut.

NASIONAL | 11 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS