Tegal Dinobatkan Sebagai Kota Peduli HAM

Tegal Dinobatkan Sebagai Kota Peduli HAM
Penerimaan penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa 10 Desember 2019. (Foto: Pemkot Tegal)
Jayanty Nada Shofa / JNS Rabu, 11 Desember 2019 | 17:10 WIB

BANDUNG, Beritasatu.com - Dengan pelayanan yang terus memerhatikan masyarakat, Tegal dinobatkan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

Dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia ke-71 yang bertemakan “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” di Gedung Merdeka, Bandung, Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi menerima penghargaan ini dari Kemenkumham Mualimin Abdi.

Usai menerima penghargaan ini, Jumadi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan ASN Kota Tegal karena telah memberikan sumbangsihnya terhadap Pemkot Tegal. 

“Untuk itu, hal ini mesti ditingkatkan lagi, terutama pelayanan masyarakat di area publik, yang konsern terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang tua dan semuanya sepakat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM,” ungkap Jumadi.

Adapun pemberian penghargaan ini sudah dilaksanakan Kemenkumham sejak 2013 yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

“Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan,” jelas Yasonna.

Dijelaskan Yasonna, kelayakan kabupaten/kota mendapat penghargaan sebagai Kabupaten atau Kota Peduli HAM, didasarkan pada tolak ukur capaian dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar melalui berbagai inovasi dan upaya yang terstruktur.

“Peduli HAM itu merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM,” ujarnya.

Di Indonesia, dari jumlah 514 kabupaten/kota, baru tercatat 432 kabupaten/kota yang berpartisipasi mengajukan data capaian untuk dinilai.

“Dari jumlah tersebut, hanya 272 kabupaten/kota, atau sekitar 62% meraih penghargaan kategori Kabupaten dan Kota Peduli HAM,” kata Yasonna.

Sementara capaian Aksi HAM, oleh Kementerian dan Lembaga tingkat pelaporannya mencapai 98,5% sedangkan pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh Pemerintah Daerah mencapai 88,6%.

“Harapannya, pada tahun 2019 ini, Pemda dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan Aksi HAM hingga data yang masuk mencapai 100%,” harap Yasonna.

Rencana aksi HAM di dalam RANHAM 2020-2024 atau RANHAM periode ke-5 yang telah disusun Kemenkumham bersama RANHAM lain yaitu Bappenas, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenlu, befokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak,penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

Sedangkan pada layanan publik, Kemenkumham mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis HAM.

“Harapannya agar ke depan upaya ini dapat ditingkatkan, bukan hanya di Lingkungan Kemenkumham saja, tetapi semua jenis pelayanan publik di Indonesia telah menerapkan standar dan norma penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM,” harap Yasonna.

Turut Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, Pemimpin Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kemenkumham. Juga hadir mendampingi Wakil Wali Kota Tegal, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal Budi Hartono, dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Setda Kota Tegal Ilham Prasetyo.



Sumber: PR