PKB Dorong Kebijakan Serius untuk Meningkatkan Literasi

PKB Dorong Kebijakan Serius untuk Meningkatkan Literasi
Diskusi bertema ”PISA, Literasi, dan Urgensi Road Map Bonus Demografi” di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Kamis, 12 Desember 2019 | 08:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tingkat literasi siswa Indonesia berdasarkan rangking terbaru PISA (Programme for International Student Assessment) 2018 yang diumumkan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), belum lama ini, sangat rendah. Indonesia berada di posisi 72 dari 78 negara, sementara posisi tertinggi dipegang Tiongkok.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, hasil kajian tersebut harus dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perubahan yang lebih baik bagi dunia pendidikan di Indonesia. ”Mengacu dari skor PISA ini, kita ingin mendorong percepatan perubahan paradigma pendidikan kita, termasuk isu soal pendidikan itu adalah soal literasi,” ujar Huda dalam diskusi bertema ”PISA, Literasi, dan Urgensi Road Map Bonus Demografi” di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Ketua DPP PKB ini mengatakan, dari laporan PISA ini kemudian muncul pertanyaan penyebab rendahnya literasi siswa Indonesia, apakah karena minimnya fasilitas literasi atau memang karena minat baca masyarakat Indonesia yang sangat kurang.

”Hasil survei kecil-kecilan saya membuktikan bahwa anak-anak kita sangat cenderung ingin membaca. Minat untuk membaca tinggi sekali. Problemnya, tidak ada buku. Daerah-daerah yang terpencil, apalagi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, anak-anak setiap hari yang dilihat adaah tanah. Mereka tidak pernah melihat buku. Tak pernah menjumpai buku,” jelas dia.

Karena itu, menurut Huda, diperlukan afirmasi kebijakan yang serius dari pemerintah soal gerakan literasi. Sebab, hal ini menjadi pertahanan terbaik bagi bangsa. ”Bagaimana anak-anak cerdas, anak-anak yang berpikir terbuka. Itu adalah modal bagi masa depan bangsa ini,” urainya.

Laporan PISA, kata Huda, menunjukkan Indonesia dalam kondisi kritis, di mana banyak anak yang tidak memiliki kesempatan untuk sekadar memegang buku, apalagi membacanya. Dampaknya, mereka minim wacana dan pengetahuan.

”Kami di Komisi X akan mengawal semua yang sudah digagas (Mendikbud) on paper agar implementatif di lapangan,” kata dia.

Sementara itu, peneliti dari Universitas Paramadina, Totok A Soefijanto mengatakan, hasil laporan PISA ini harus dijadikan cambuk untuk berbenah agar ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik. ”Saya bersyukur dengan adanya ini, orang jadi perhatian semua. Yang tadinya tenang-tenang saja soal literasi, soal prestasi akademik, nah semua sekarang sudah mulai melihat,” tutur Totok.

Karena itu, menurut dia, saat ini bagaimana menumbuhkan demam literasi di masyarakat. Masalah ini tidak boleh hanya dijadikan sebagai tanggungjawab pemerintah dan sekolah saja, namun harus menjadi urusan masyarakat secara luas.

”Sejak dalam keluarga, masyarakat, pemkot, pemkab, semua harus dilibatkan. Kita coba dorong membaca di tempat publik dan tempat umum. Kita sediakan pojok membaca. Kita sediakan saja, soal orang mau baca terserah yang penting tersedia dulu.Baru kemudian kita adakan kegiatan membaca. Itu insyaallah akan berhasil. Yang penting kita berikhtiar dulu, disiapkan agar dalam masyarakat terjadi demam literasi,” terang dia.

Pegiat literasi yang juga pendiri Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka, untuk meningkatkan literasi, diperlukan pendekatan yang radikal. Sebab, masalah ini jika tidak segera dibenahi maka Indonesia akan selalu tertinggal.

”Sebenarnya orang-orang Indonesia secara individual, orang-orang tertentu di Indonesia itu kemampuan matematika dan science luar biasa, tidak kalah dari para jenius di luar negeri. Tapi secara kolektif kita memang rendah dan itulah yang harus dibenahi,” kata Nirwan

Langkah pembenahan radikal yang dimaksud, yakni bagaimana masalah ini tidak boleh dianggap hanya sebagai persoalan Kemdikbud semata. Menurutnya, literasi harus menjadi gerakan nasional dimana semua pihak terlibat untuk memberikan yang terbaik.

”Seluruh pihak harus terlibat mengurusi peningkatan kemampuan warga, dan masyarakat kita memahami teks, memahami matematika, dan science,” kata Nirwan.



Sumber: Suara Pembaruan