Ilham Oetama Marsis, Dokter Patriot yang Menepis Isu Pemecatan

Ilham Oetama Marsis, Dokter Patriot yang Menepis Isu Pemecatan
Ilham Oetema Marsis ( Foto: Istimewa / Dokumentasi )
Unggul Wirawan / WIR Kamis, 12 Desember 2019 | 09:00 WIB

Muktamar Ikatan Dokter Indonesia Ke-28 di Makassar pada tahun 2012 merupakan titik awal Prof.Dr.Ilham Oetema Marsis,Sp.OG(K) mengemban amanah dokter Indonesia yang diwakili oleh IDI cabang untuk melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi profesi dokter Indonesia. Seperti rilis yang diterima SP, Kamis (12/12), sang dokter patriot itu berupaya menepis tudingan pemecatan.

Kesibukan Prof Marsis sehari-hari sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan di beberapa rumah sakit di ibukota, dan sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, tidak menyurutkan semangatnya untuk menjalankan amanah.

Di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), pada periode 2012-2015, Prof Marsis (red: panggilan akrab) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Terpilih. Keunikan organisasi ini adalah untuk jabatan Ketua Umum baru akan dikukuhkan setelah 3 tahun menjabat sebagai wakil ketua umum/ketua terpilih. Mendampingi Dr.Zaenal Abidin, MH yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PB IDI dijalaninya dengan penuh komitmen.

Pada tahun 2014, nama Prof Marsis bersama 3 nama lainnya (termasuk Ketua Umum PB IDI) diusulkan oleh PB IDI kepada Menteri Kesehatan RI untuk keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang selanjutnya diangkat oleh Presiden RI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, IDI memiliki keterwakilan di keanggotaan KKI sebanyak 2 orang. Dan dalam perjalanan KKI sejak tahun 2005 perwakilan IDI di keanggotaan KKI selalu Ketua Umum dan salah satu jajaran pimpinan yang diusulkan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/M tahun 2014, Prof Marsis dan Prof.Dr.Sukman Tulus Putra, Sp.A(K) yang dipilih menjadi perwakilan IDI di keanggotaan KKI kemudian dilantik di istana negara.

Tahun 2015, bertepatan dengan Muktamar IDI ke-29 di Medan, Prof Marsis dikukuhkan sebagai Ketua Umum PB IDI dengan masa jabatan 2015-2018. Sederetan dinamika organisasi baik internal maupun eksternal tidak mengurangi semangatnya untuk menjalankan amanah organisasi, profesi, akademik, maupun amanah negara sebagai anggota KKI.

Dorong Integrasi

Bahkan pada periode itu, Prof Marsis mendorong integrasi data antara IDI dengan KKI terkait registrasi dokter Indonesia yang terealisasi di tahun 2018. Selain itu, komitmennya untuk memperbaiki mutu pendidikan kedokteran sebagai faktor penting terwujudnya pelayanan kedokteran yang bermutu menghadirkan beberapa peristiwa seperti memimpin aksi damai pada 29 Februari 2016 terkait kebijakan pendidikan dokter layanan primer serta isu-isu kesehatan lain yang dipandang merugikan profesi dokter.

Prof Marsis juga mendesak Badan Legislatif DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pada 25 Juli 2016 yang akhirnya disetujui sehingga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas; dan pernyataan sikap mendesak moratorium pendirian FK baru pada 6 September 2017 bersama KKI, PDGI, AIPKI, ARSPI.

Upaya lain yang dilakukan Prof Marsis dkk pada medio tahun 2017, adalah yang pertama kali memperkenalkan revolusi industri 4.0 sebagai upaya untuk melakukan transformasi sistim pendidikan kedokteran di Indonesia dan transformasi sistim pelayanan kesehatan di Indonesia, dan mempersiapkan aplikasinya.

Beberapa kebijakan Prof Marsis sepertinya kurang dapat diterima oleh beberapa pihak. Tahun 2017, terdapat 30 orang pemohon yang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Praktik Kedokteran ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa poin yang digugat antara lain kewenangan IDI melaksanakan uji kompetensi bagi dokter serta perannya di dalam pendidikan kedokteran, serta keberadaan perwakilan IDI di dalam keanggotaan KKI.

Setelah sekian kali bersidang, pada tanggal 19 April 2018 Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 10/PUU-XV/2017memutuskan hanya satu permohonan yang dikabulkan dengan keputusan “menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan “Jumlah anggota KKI 17 orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang…” bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur organisasi profesi kedokteran tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.” MK menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

Pascaputusan MK, Kementerian Kesehatan RI menyurati unsur-unsur organisasi profesi kedokteran (IDI dan PDGI) di keanggotaan KKI untuk mengundurkan dari dari jabatan di organisasi profesi.

Tolak Mundur

Prof Marsis memilih untuk tidak mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PB IDI karena komitmen menjaga amanah dokter Indonesia yang diberikan saat Mukatamar IDI. KKI sendiri yang pada saat itu dipimpin oleh Prof.Dr.dr Bambang Supriyatno,Sp.A(K) tidak menerbitkan keterangan bahwa Prof Marsis masuk kategori rangkap jabatan yang didasarkan kepada mekanisme yang diatur dalam Perpres No.35 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan KKI.

Namun tidak disangka, awal tahun 2018 terbit Keputusan Presiden Nomor 8/M tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Di dalam surat keputusan tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Prof Marsis dari keanggotaan KKI. Hal yang cukup aneh dan mengejutkan mengingat hanya tinggal beberapa bulan lagi KKI mengakhiri jabatannya.

Atas kesepakatan rapat pleno PB IDI, Prof Marsis mengajukan gugatan terhadap Keppres No.8/M tahun 2018 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada tanggal 22 November 2018, PTUN Jakarta memutuskan membatalkan Keppres No 8/M tahun 2018, karena suatu keputusan hukum tidak dapat berlaku surut.

Proses hukum ternyata berlanjut karena Presiden memerintahkan untuk proses banding. Hingga Rabu (11/12), putusan banding belum dilihat. Mengenai putusan Mahkamah Agung RI terkait kasus ini pun belum ditemukan di laman (situs) putusan Mahkamah Agung RI.

Meski harus mengalami proses hukum tersebut, Prof Marsis tetap taat terhadap Keppres dengan tidak lagi melakukan aktivitas di KKI. Komunikasi Prof Marsis sebagai Ketua Umum PB IDI kepada pemerintah khususnya istana tetap dilakukan untuk mengadvokasi kebijakan kesehatan yang berdampak bagi dokter dan masyarakat.

Pada bulan Juli 2017, Prof Marsis dipercaya KPU sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Calon Presiden RI, yang dilaksanakan Prof Marsis dkk dengan baik.

Tanggal 24 September 2019, Presiden menerima Prof Marsis beserta jajaran pimpinan IDI di istana. Pertemuan terkait permohonan Presiden membuka Muktamar IDI ke-30 di Samarinda.

Penerimaan Prof Marsis dan IDI di istana oleh Presiden menimbulkan semangat luar biasa di kalangan profesi kedokteran. Aura positif ini menyingkirkan dinamika yang muncul akibat proses hukum terkait keanggotaan Prof Marsis di KKI.

Aura positif itu mencapai puncaknya ketika Presiden hadir di Muktamar IDI ke-30 di Samarinda dan memberikan arahan dalam sambutannya. Bahkan Prof Marsis dalam presentasi sambutannya (“Konsep IDI menjawab tantangan global dalam bidang pendidikan kedokteran dan dan pelayanan kesehatan di Indonesia”) mendapat apresiasi dari Presiden.

Melihat perjalanan ini, komitmen Prof Marsis terhadap profesi dan negara tidak perlu diragukan. Bahkan banyak yang tidak tahu kalau Prof Marsis adalah mantan prajurit elit (pasukan khusus ) Korps KKO / Marinir TNI Angkatan Laut RI, yang terlibat dalam pertempuran- pertempuran dalam beberapa operasi militer tertutup dan dianugerahi beberapa bintang tanda jasa dari negara.

Beberapa tanda jasa kehormatan yang dimilikinya adalah: Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2003; Satya Lencana Seroja dari Presiden RI (penugasan di Timor Timur 1975-1976);Satya Lencana Wira Bhakti dari Menteri Pertahanan & Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata RI- pada tahun 1978.

Bukan Pemecatan

Dinamika yang terjadi mengenai keberadaan Prof Marsis di KKI bukan disebabkan kesalahan, pelanggaran atau tindakan indisipliner lainnya. Keppres pemberhentian dengan hormat (red: tidak tepat penggunaan kata “pemecatan”) semata-mata karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Gugatan di PTUN dilakukan berdasarkan amanah IDI serta kesepakatan di internal KKI bahwa Prof Marsis dipandang tidak rangkap jabatan. Namun sekali lagi, kepatuhan Prof Marsis terhadap peraturan perundang-undangan memang patut diapresiasi.

Oleh karenanya, pemberitaan di beberapa media massa yang menyebutkan pemecatan oleh Presiden tentunya dipandang sebagai pemberitaan yang tidak etis bahkan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karakter.

Media massa sebagai pilar demokrasi yang juga wajib memberi pemahaman terhadap publik perlu melakukan koreksi agar persepsi publik tidak menyimpang sehingga merugikan Prof Marsis selaku personal yang diberitakan.

Banyak yang mempertanyakan mengapa tiba-tiba berita itu muncul ketika situasi politik dihangatkan dengan persiapan Presiden menyusun kabinetnya. Tidak perlu berasumsi, silahkan dinilai sendiri.



Sumber: Suara Pembaruan