KPK Periksa 6 Pejabat dan Eks Pejabat Garuda Indonesia

KPK Periksa 6 Pejabat dan Eks Pejabat Garuda Indonesia
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / CAH Kamis, 12 Desember 2019 | 11:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pada hari ini, Kamis (12/12/2019) tim penyidik menjadwalkan memeriksa enam pejabat dan mantan pejabat PT Garuda Indonesia untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Hadinoto Soedigno.

Keenam pejabat dan mantan pejabat PT Garuda yang bakal diperiksa penyidik hari ini, yaitu Konsultan Aviasi Mandiri yang juga mantan VP Aircraft Maintenance Management PT Garuda Indonesia Batara Silaban; Senior Manager Engine Management PT Garuda Indonesia Azwar Anas; VP Enterprise Risk Management and Subsidiaries PT Garuda Indonesia Enny Kristiani; CEO PT ISS Indonesia yang juga mantan Direktur Layanan Strategi dan Teknologi Informasi PT Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan.

Selain itu, terdapat nama Direktur Keuangan PT Delta Dunia Makmur yang juga mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Eddy Porwanto Poo, dan mantan VP Aircraft Maintenance PT Garuda Indonesia Dodi Yasendri.

"Keenam saksi diperiksa untuk tersangka HDS (Hadinoto Soedigno)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tak hanya pejabat dan mantan pejabat PT Garuda, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Dessy Fadjriaty. Belum diketahui kaitan Dessy dalam kasus ini. Yang pasti, Dessy juga diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Hadinoto Soedigno.

"Yang bersangkutan juga diperiksa untuk tersangka HDS," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Hadinoto Soedigno sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2004-2015. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd Soetikno Soedarjo.

Hadinoto diduga bersama-sama Emirsyah menerima suap dari Soetikno terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat, KPK mulanya menduga Emirsyah menerima suap sebesar Euro 1,2 juta dan USD 180.000 atau setara Rp 20 miliar dalam bentuk uang dan barang dari Soetikno terkait pengadaan mesin Roll-Royce untuk pesawat Airbus yang dipesan PT Garuda Indonesia sepanjang Emirsyah menjabat sebagai Direktur Utama.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK menemukan sejumlah fakta yang signifikan bahwa uang suap yang diberikan Seotikno kepada Emirsyah dan Hadinoto tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce, tetapi juga berasal dari pihak pabrikan lain yang mendapatkan proyek di PT Garuda Indonesia.

Untuk program peremajaan pesawat, Emirsyah Satar melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pabrikan pesawat pada 2008-2013 dengan nilai miliaran USD, yakni kontrak pembelian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin atau Total Care Program dengan perusahaan Rolls Royce, kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus S.A.S, kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR) dan kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

Selain menjerat Hadinoto sebagai tersangka suap, dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap dan pencucian uang yang menjerat Emirsyah dan Soetikno. Keduanya bakal menjalani sidang perdana dalam waktu dekat. (F-5)



Sumber: Suara Pembaruan