KPK Tunggu Jokowi Tepati Janji soal Dewan Pengawas

KPK Tunggu Jokowi Tepati Janji soal Dewan Pengawas
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / WBP Selasa, 17 Desember 2019 | 13:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya mengenai nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas (Dewas). Jokowi sebelumnya menjanjikan Dewas akan diisi oleh orang-orang terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Kita tunggu saja dari Presiden. Presiden kan menjanjikan kepada publik bahwa Dewan Pengawas yang dipilih adalah orang terbaik dan punya komitmen pemberantasan korupsi. Kita tunggu saja," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.

Dewan Pengawas KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewas nantinya berisi lima anggota, dengan seorang merangkap sebagai ketua. Dalam UU KPK yang baru, Dewas memiliki peran yang sangat penting dalam kerja KPK salah satunya mengeluarkan izin penyadapan. Untuk periode pertama, Dewas KPK akan dipilih langsung oleh Presiden untuk selanjutnya dipilih melalui panitia seleksi dan DPR sebagaimana proses pemilihan calon pimpinan KPK. Lima anggota Dewas periode pertama yang telah dipilih Presiden akan dilantik bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK Jilid V pada 21 Desember 2019 mendatang.

Beberapa hari terakhir menjelang pelantikan beredar nama-nama yang disebut bakal menjadi Dewan Pengawas. Nama-nama itu antara lain, mantan Pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean; mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman; Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana yang juga mantan Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji; mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang juga mantan Pansel Capim KPK, Harkristuti Harkrisnowo; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto; Budiman Tanurejo (jurnalis media cetak). Sempat pula muncul nama mantan pimpinan KPK lainnya yakni Erry Riyana Hardjapamekas dan Pakar hukum tata negara yang juga mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

KPK enggan menanggapi nama-nama tersebut. Febri menegaskan, pihaknya menunggu keputusan Jokowi. "Tidak perlu berandai-andai," kata Febri Diansyah.

Sementara saat dikonfirmasi namanya digadang sebagai anggota Dewas, Indriyanto menyebut hal tersebut hanya rumor. "Dipastikan tidak benar rumor itu," kata Indriyanto kepada SP, Selasa (17/12/2019).

Melalui akun Twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd, Yusril mengaku tak berminat dan tak bersedia menduduki jabatan Dewas KPK. Yusril memilih untuk tetap menjadi advokat. "Saya sendiri dengan segala permohonan maaf, sama sekali tidak berminat dan tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Dewas KPK tsb. Saya lebih memilih tetap menjadi advokat professional yang oleh UU Advokat dikategorikan sebagai penegak hukum daripada menjadi Dewas KPK," kata Yusril dalam cuitannya pada Senin (16/12/2019) kemarin.

Yusril menyatakan, hingga saat ini tidak ada pihak resmi yang menghubunginya terkait Dewas KPK. Untuk itu, Yusril yang sedang berada di Manila, Filipina menganggap namanya digadang sebagai Dewas hanyalah kabar burung. "Saya ingin menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak resmi yang menghubungi saya utk menjadi Dewas KPK. Karena itu, saya menganggap bahwa disebut-sebutnya nama saya sbg salah satu calon Dewas KPK hanyalah kabar burung belaka," kata Yusril



Sumber: Suara Pembaruan