Bamusi Prihatin Pelarangan Natal di Sijunjung dan Dharmasraya

Bamusi Prihatin Pelarangan Natal di Sijunjung dan Dharmasraya
Sekretaris Umum Bamusi Falah Amru ( Foto: IST/Investor Daily )
Asni Ovier / RSAT Rabu, 18 Desember 2019 | 11:42 WIB

Jakarta Beritasasatu.com - Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Falah Amru menyatakan keprihatinannya terhadap kabar umat Kristiani di Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang sejak tahun 1985 dilarang beribadah merayakan Natal.

Menurutnya pelarangan seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yaitu bisa membuat kerukunan beragama pecah, karena negara menjamin agama dan keyakinan bagi para pemeluknya.

“Coba bayangkan, kalau kita umat Islam jika di daerah lain tidak boleh jumatan, tidak boleh merayakan lebaran. Apalagi pelarangan merayakan ibadah Natal itu dari tahun 1985, sangat miris dan tidak manusiawi,” tegas Falah Amru dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Rabu, (18/12/2019).

Untuk itu Falah Amru meminta pemerintah daerah setempat wajib memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinannya.

Sementara itu Kabag Humas Setda Kabupaten Dharmasraya, Budi Waluyo menyatakan Pemkab Darmasraya secara  resmi tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.

Hal itu disampaikan Budi Waluyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2019) terkait pemberitaan beberapa media online yang mengangkat isu pelarangan merayakan Natal di dua kabupaten (Sijunjung dan Dharmasraya) bagi umat Kristiani.

Dijelaskan mengenai adanya surat Wali Nagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan Natal, itu bukan merupakan pelarangan melaksanakan ibadah perayaan Natal. Melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan, untuk tidak melaksanakan ritual peringatan Natal secara berjamaah, maupun mendatangkan jamaah dari luar wilayah.

“Namun jika ingin merayakan Natal di tempat ibadah resmi di daerah lain, pemerintah akan memfasilitasi,” ujarnya.

Budi Waluyo mengatakan, Pemkab Dharmasraya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

Kedua belah pihak sudah sepakat dengan tidak adanya larangan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing masing di rumah masing masing. Namun jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjamaah atau mendatangkan jamaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi.

Hal ini menurut Budi Waluyo untuk menghindari adanya konflik horisontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999 lalu, karena akan mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak.

Ditambahkan Pemkab Dharmasraya selalu mendorong langkah damai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga memfasilitasi tercapainya penyelesaian yang baik antara kedua belah pihak.



Sumber: Suara Pembaruan