Dukung Skema Asesmen Pengganti UN, DPR Minta Mutu Guru Diperhatikan

Dukung Skema Asesmen Pengganti UN, DPR Minta Mutu Guru Diperhatikan
Hetifah Sjaifuddin. ( Foto: Istimewa )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 20 Desember 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan, legislatif mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang akan mengganti ujian nasional (UN) dengan asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter pada 2021 mendatang. Sebab, mereka menilai, sudah saatnya sistem penilaian diperbarui untuk memenuhi tujuan pendidikan yang diharapkan.

Meski begitu, Hetifah menuturkan, menuju skema penilaian yang baru ini, pemerintah diminta memberi pembinaan kepada guru agar sistem yang baru ini berhasil diterapkan. Pasalnya, kunci keberhasilan penerapan pendidikan adalah guru.

“Kita enggak boleh overestimate soal kemampuan guru. Bukan berarti kita merendahkan kemampuan mereka, justru kita harus fokus mendorong atau melibatkan para ahli. Kita bisa juga bekerja sama dengan PISA, TIMS, dan lembaga internasional lainnya yang bisa memberikan semacam kompetensi tambahan kepada guru dengan metode baru ini, supaya niat dasarnya terwujud,” ujar politisi dari fraksi Golkar ini dalam diskusi bertajuk “Asesmen Nasional, Dapatkah Mengembalikan Esensi Belajar?” di Gedung Perpustakaan Kemdikbud Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Hetifah menambahkan, untuk pelatihan guru ini, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Pasalnya, apabila guru tidak siap, konsep merdeka belajar yang dicanangkan Mendikbud akan memberi beban baru kepada guru. Pemerintah harus memberikan pembinaan yang cukup dan menjamin setiap sekolah akan mampu menjalankan dengan baik. Ia juga meminta evaluasi dari pemerintah mengenai sejauh mana sekolah-sekolah mampu menjalankan kebijakan baru tersebut.

Ia menuturkan, pelatihan dilakukan secara meluas dan sistematis untuk memberikan ilmu dan paradigma baru kepada guru supaya tidak ada kesan perubahan tanpa ada kesiapan.

“Salah satu kesiapannya adalah bentuknya, mungkin dalam pelatihan yang diperlukan dan sosialisasi yang seluas-luasnya bahkan kepada orang tua,” ujarnya.

Hetifah menjelaskan, orang tua murid penting untuk dilibatkan agar mereka tidak mendapat persepsi yang salah tentang apa tujuan AKM. Jika ada pemahaman yang sama antara orang tua, guru, dan pemerintah, maka kebijakan akan terlaksana dengan baik.

Untuk mendukung pemerataan pendidikan ini, selain pelatihan, pemerintah juga diminta untuk melakukan distribusi guru secara merata, termasuk mempertimbangkan upah guru untuk kesejahteraannya. Pasalnya. apabila guru masih sibuk dengan urusan ekonomi karena mendapat upah yang minim, tentu mereka tidak akan fokus menjalankan tugasnya.



Sumber: Suara Pembaruan