Dewas Harus Pastikan Pimpinan KPK Tidak Salahgunakan Wewenang

Dewas Harus Pastikan Pimpinan KPK Tidak Salahgunakan Wewenang
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (ketiga kanan) usai upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / WBP Sabtu, 21 Desember 2019 | 13:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan berharap dewan pengawas (Dewas) KPK harus benar-benar memastikan pegawai dan pimpinan KPK tidak menyalahgunakan wewenangnya. Menurut Agustinus, salah satu tujuan kehadiran dewas adalah mengontrol KPK sehingga hasil kerja KPK akuntabel.

"Dewas ini harus bisa memastikan pimpinan KPK tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi. Harapannya, adanya dewas, maka kerja-kerja KPK akan akuntabel dan tepat sasaran," ujar Agustinus Pohan saat dihubungi, Sabtu (21/12/2019).

Agustinus mengingatkan agar dewas tidak boleh menghambat kerja-kerja KPK. Kehadiran dewas, kata dia, seharusnya memberikan energi positif kepada pegawai dan pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya.

"Karena itu, perlu ada sinergisitas antara dewas KPK, pimpinan KPK dan pegawai KPK dalam menjalankan tugas, tidak boleh saling sandra atau menghambat," tandas dia.

Menurut Agustinus, perlu dibuat peraturan internal KPK untuk menerjemahkan lebih teknis aturan-aturan yang ada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasalnya, UU KPK hanya memuat aturan yang umum dan beberapa ketentuan terkait tugas dan kewenangan dewas, pimpinan KPK dan penyidik KPK yang belum jelas mekanismenya.

"Misalnya izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Teknisnya bagaimana? Apakah boleh sadap dulu baru beritahu dewas? Bagaimana kalau dewas tidak mengizinkan? Dan ketentuan lainnya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Agustinus menilai figur-figur yang menjadi anggota dewas merupakan figur yang berintegritas dan berkualitas. Dia juga yakin figur tersebut tidak bisa dikendalikan oleh Presiden Jokowi.

"Figur-figurnya bagus dan Presiden Jokowi memilih orang yang berintegritas dan berkualitas, namun juga tidak bisa dikendalikan Presiden Jokowi nantinya," pungkas dia.

Diketahui, Presiden Jokowi telah memilih dan melantik 5 anggota Dewan Pengawas KPK, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (hakim), Artidjo Alkostar (mantan hakim agung) dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).



Sumber: BeritaSatu.com