ICW Khawatir Dewas Bentuk Intervensi Pemerintah Terhadap KPK

ICW Khawatir Dewas Bentuk Intervensi Pemerintah Terhadap KPK
Dewan Pegawas KPK periode 2019-2023 (dari kiri) Syamsuddin Haris, Harjono, Artidjo Alkostar, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho berpose bersama sebelum upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat dan Siprianus Edi Hardum / JAS Sabtu, 21 Desember 2019 | 13:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana khawatir kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK merupakan intervensi pemerintah terhadap KPK. Pasalnya, kelima anggota Dewas merupakan orang-orang yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo.

"Kehadiran Dewas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Sebab, Dewas dalam UU KPK baru dipilih oleh Presiden," ujar Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2019).

ICW, kata Kurnia, tetap menolak kehadiran Dewas terlepas siapapun yang telah dipilih Jokowi menjadi anggota Dewas. Selain karena dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah, ICW menyebutkan dua alasan lain menolak Dewas.

"Pertama, secara teoritik KPK masuk rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewas. Sebab, yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan," kata Kurnia.

KPK, kata Kurnia, sudah membangun sistem pengawasan dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang.

"Lagipula dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga, misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?," tandas dia.

Kedua, lanjut Kurnia, kewenangan Dewas sangat berlebihan. Dia mengaku heran, tindakan pro justicia yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin dari Dewas. Sementara di saat yang sama justru kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dicabut oleh pembentuk UU.

"Untuk itu, ICW menuntut agar Presiden Jokowi segera menunaikan janji yang pernah diucapkan terkait penyelematan KPK melalui instrumen Perppu. Adapun PerPPU yang diharapkan oleh publik mengakomodasi harapan yakni membatalkan pengesahan UU KPK baru dan mengembalikan UU KPK seperti sediakala," pungkas Kurnia. 



Sumber: BeritaSatu.com