Izin HPH Tak Dieksekusi, Lahan Diserobot 19 Perusahaan Sawit

Izin HPH Tak Dieksekusi, Lahan Diserobot 19 Perusahaan Sawit
Rangka pabrik pengolahan kayu PT Mulyakarya Jayaco yang seharusnya mengelola kayu dan limbah sawit dari HPH di Langkat, Sumatera Utara. ( Foto: Ist )
Heriyanto / HS Sabtu, 21 Desember 2019 | 14:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (SK HPH) pada hutan produksi terbatas di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang dipegang PT Mulyakarya Jayaco sejak 1991 tidak dapat dieksekusi. Sebaliknya, pada lahan seluas 47.000 hektare (ha) itu malah 19 perusahaan sawit beroperasi secara ilegal karena melakukan perambahan hutan dan alih fungsi kawasan menjadi hak guna usaha (HGU).

Direktur Utama PT Mulyakarya Jayaco Jusuf Abdul Gani kepada SP di Jakarta, Jumat (20/12) menyesalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang belum melaksanakan eksekusi hak kelola SK HPH dari PT Mulyakarya Jayaco tersebut.

Jusuf menegaskan, pembiaran terhadap perusahaan kelapa sawit itu justru merupakan tindakan ilegal karena PT Mulyakarya Jayaco memegang perizinan yang sah sejak tahun 1991. Pembiaran terhadap 19 perusahaan sawit saat ini berarti pemerintah ikut menyalahi aturan dan semakin merusak kawasan hutan tersebut.
“Jika kelapa sawit dibiarkan terus, itu berarti pemerintah juga mendorong perusakan hutan,. Jangan-jangan pemerintaah saat ini lebih senang membiarkan hutan terus dirusak” jelasnya.

Padahal, lanjut Jusuf, SK HPH yang sudah melalui berbagai proses hukum tersebut justru akan melakukan pengelolaan dan penanaman kembali kawasan hutan. Salah satunya, PT Mulyakarya Jayaco akan mengolah limbah pohon kelapa sawit agar bisa dimanfaatkan lagi.

Seperti diketahui, selama PT MJ berperkara dengan pemerintah (saat ini KLHK) sejak 1991-1999, telah masuk 19 hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit. Walaupun PT Mulyakarya Jayaco menang dalam perkara tersebut, KLHK tidak mengeksekusi 19 HGU perkebunan sehingga PT Mulyakarya Jayaco tidak bisa bekerja mengelola areal HPH miliknya yang sah.

Padahal, dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan kepada HGU perusahaan perkebunan dimana tanah masih dalam kawasan hutan, maka status tanah tersebut harus dilepaskan dulu dari kawasan hutan. Demikian juga dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pencegahan Kerusakan Hutan menyebutkan perusahaan perkebunan dilarang melakukan usaha diatas kawasan hutan tanpa ada SK Pelepasan Kawasan Hutan dan ada sanksi pidana.

PT Mulyakarya Jayaco sudah pernah mengajukan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 043/MKJ-Menteri LHK/VIII/2018 tangal 31 Agustus 2018. Dalam surat tersebut memohon persetujuan pengajuan kembali penetapan penyerahan eksekusi yang tertunda atas Putusan Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999 yang inkracht van gwisjde dan Putusan Kasasi No.3553 K/Pdt/2000 yang menolak kasasi sehingga menjadi berkekuatan hukum tetap, agar dapat diselesaikan (clean & clear) Perusahaan sawit dianggap merampas aset negara dan merusak hutan lal mengubah fungsi kawasan hutan di dalam HPT/Buffer zone TNGL Langkat.

Sementara itu, KLHK pernah mencabut izin PT Mlulyakarya Jayaco karena dianggap tidak melakukan aktivitas pengelolaan setelah pertama kali mendapatkan SK HPH tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan