Ada Anomali Penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragam di Jakarta
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ada Anomali Penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragam di Jakarta

Selasa, 24 Desember 2019 | 06:21 WIB
Oleh : HS

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta menyayangkan penilaian indeks kerukunan umat beragama (KUB) di Jakarta oleh Kementerian Agama yang hanya 71,3 poin atau menduduki peringkat ke-27 dari 34 provinsi dan menilai ada anomali karena tidak sesuai fakta.

"Ada anomali, karena dirasakan nyaman, tapi kemudian angkanya di bawah rata-rata nasional (73,83) dan di bawah daerah yang nyatanya ada konflik pada 2019," kata Ketua FKUB DKI Jakarta Dede Rosyada di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dede yang merupakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah meminta adanya kajian yang lebih dalam dari data yang dimiliki oleh tim penilai dan dielaborasikan dengan perasaan publik.

Menurut dia, survei tersebut dilakukan Kemenag sebetulnya untuk mengukur indikator kinerja utama (IKU) kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag). "Mereka (Kemenag) sudah ke sini pada Rabu (18/12/2019) untuk menyampaikan hasilnya, bahwa itu adalah survei IKU Kanwil yang memiliki tanggung jawab pada Menag. Dengan demikian, survei itu merupakan assessment terhadap program kerja internal Kemenag itu sendiri," ujarnya.

Karena itu, lanjut Dede, tak heran bila Kemenag enggan menyampaikan instrumen yang menjadi rujukan dalam penelitian tersebut, karena menjadi bahan internal Kemenag.

Di dalam penelitian, kata dia, idealnya rincian seperti variabel, indikator, dan instrumen dijelaskan kepada lembaga yang akan dikaji. Seperti halnya pemeringkatan akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

"Variabel, indikator, dan instrumen disampaikan, baru mereka pakai untuk semuanya. Jadi, divalidasi dulu oleh semuanya kalau menyangkut institusi orang. Harus dihargai dan hormati, jangan sampai penelitian itu membuat orang terganggu. Sementara ini, benar-benar telah mengusik pemerintah daerah, tidak hanya di DKI tapi juga daerah lainnya," ujarnya.
Dede memandang ada masalah dalam pengembangan indikator dan pengambilan sampel dalam penilaian IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja daerah di bidang kerukunan.

Secara sekilas berbagai keunikan daerah menjadi indikator salah satu variabelnya, sehingga kemungkinan tidak dapat diandalkan (reliable) untuk daerah lain yang beberapa daerah tertentu diuntungkan dibanding lainnya.
Persoalan selanjutnya, menurut Dede, adalah teknik pengambilan sampel yang konon dalam laporan dinyatakan secara random, tapi sangat disayangkan tidak mewakili berbagai variasi sosial di masyarakat.

"Kami menyarankan agar berbagai masalah survei tersebut dapat diperbaiki untuk masa mendatang, sehingga akseptibilitas hasil survei bisa memperoleh legitimasi publik," ucapnya.

Kementerian Agama melalui Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat menyebut indeks KUB nasional mencapai 73,83. Sementara untuk posisi DKI Jakarta berada di urutan ke-27 dari 34 provinsi dengan poin 71,3.

Survei itu dilakukan pada 16-19 Mei 2019 dan 18-24 Juni 2019 lalu. Ada 13.600 responden dari 136 kota/kabupaten dari 34 provinsi di Indonesia. Metode survei dilakukan secara acak berjenjang dengan margin of error sekitar 4,8 persen. Hal yang disorot Kementerian Agama adalah toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Penolak Firli yang Tak Mundur Bakal Menderita

"Sudah sulit bagi mereka bersuara nyaring. Mereka seolah sudah menyumbat mulutnya sendiri."

NASIONAL | 24 Desember 2019

Hasil Sayembara Desain Ibu Kota Negara Bakal Dibuka kepada Publik

Hasil sayembara desain ibu kota negara (IKN) baru akan dibuka kepada publik.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Presiden Jokowi Apresiasi Desain Ibu Kota Negara Peserta Sayembara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melihat presentasi lima desain sayembara ibu kota negara (IKN) baru.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Sinergitas Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas Dinilai Penting

Wakil Ketua KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar menegaskan, sinergitas pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK sangat penting

NASIONAL | 20 Desember 2019

Jamin Nataru Aman, Polri Mulai Gelar Operasi Lilin

Polri memastikan menindaklanjuti perintah presiden agar tidak ada gangguan dalam Natal dan tahun baru (Nataru) khususnya dari aksi sweeping

NASIONAL | 23 Desember 2019

Hendropriyono Sebut TV Australia Provokasi Indonesia Soal Papua

Salah satu stasiun televisi Australia, ABC Australia, memberitakan masalah Papua dengan nada provokatif.

NASIONAL | 23 Desember 2019

Jadi Anggota Dewas, Harjono Mundur dari DKPP

Anggota Dewan Pengawas KPK, Harjono mengungkapkan, dirinya segera mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

NASIONAL | 23 Desember 2019

Tertimbun Longsor, Lima Penambang Emas Ditemukan Meninggal

Longsor di tambang emas ilegal di Merangin, Jambi, tersebut terjadi Sabtu lalu.

NASIONAL | 23 Desember 2019

Imparsial: Tugas Perbantuan Militer Cenderung Salahi Aturan

Otoritas sipil juga terkesan membiarkan praktik tugas perbantuan dalam kerangka OMSP yang menyalahi aturan.

NASIONAL | 23 Desember 2019

Heri Chandra Santoso, Bertahan di Jalan Kesunyian

Taman bacaan dan perpustakaan itu semula hanya mengoleksi buku-buku milik pribadi Heri dan Sigit.

NASIONAL | 23 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS