BP Jamsostek Jateng-DIY Bayar Klaim Rp 2,4 T

BP Jamsostek Jateng-DIY Bayar Klaim Rp 2,4 T
BPJS Ketenagakerjaan. ( Foto: Istimewa )
Stefi Thenu / JAS Kamis, 26 Desember 2019 | 17:47 WIB

Semarang, Beritasatu.com - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng dan DIY hingga November 2019 telah membayarkan klaim sebesar Rp 2,4 triliun untuk empat program yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun.

"Jumlah klaim sebesar itu untuk 352.000 kasus," ujar Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan selaku Pps (pejabat pengganti sementara) Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY, Wiwik Septi Herawati, kepada pers, Kamis (26/12/2019).

Wiwik mengatakan, dari jumlah klaim sebesar itu, terbanyak untuk pembayaran klaim JHT sebesar Rp 2,2 triliun untuk 296.000 kasus.

Untuk klaim kecelakaan kerja Rp 106 miliar untuk 21.000 kasus, klaim jaminan kematian Rp 92 miliar 3.300 kasus dan jaminan pensiun Rp 18 miliar 31.000 kasus.

BPJS Ketenagakerjaan, yang kini dipanggil dengan sebutan BPJamsotek, di wilayah kerja Jateng dan DIY, menurut Wiwik, kini memiliki 3.344.741 peserta dari 79.803 badan usaha.

BPJamsotek juga meningkatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pekerja Indonesia.

Penambahan manfaat kedua program tersebut dapat dinikmati tanpa harus membayar iuran lebih. Dengan kata lain, besaran iurannya masih sama dengan sebelumnya.

Penambahan manfaat tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 44 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

"Di dalam perluasan manfaat JKK, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan ditanggung biaya perawatan dan pengobatannya sampai sembuh berapapun biayanya sesuai dengan kebutuhan medis. Penambahan manfaat JKK pada perubahan PP 44 Tahun 2015 salah satunya perawatan di rumah alias homecare," ujar Wiwik.

Lebih rinci, dalam perawatan pengobatan di JKK ada dua perluasan manfaat yakni homecare dan pemeriksaan diagnostik. Tidak tanggung-tanggung, biaya homecare mencapai maksimal Rp 20 juta. Perawatan di rumah atau homecare diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Sementara itu, pemeriksaan diagnostik dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengobatan dilakukan dilakukan hingga tuntas.

Di sisi lain, manfaat JKK juga ditingkatkan dalam biaya transportasi untuk mengangkut pasien yang mengalami kecelakaan. Biaya transportasi dinaikkan dari Rp 1 juta menjadi maksimal Rp 5 juta. Biaya transportasi angkutan laut naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Kemudian, angkutan udara dinaikkan menjadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp 2,5 juta.

Tambahan Manfaat Lainnya
Penambahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yakni santunan sementara tidak mampu bekerja yang berupa penggantian upah sebesar 100 persen menjadi 12 bulan dari sebelumnya 6 bulan dan penggantian upah untuk seterusnya sebesar 50 persen hingga sembuh.

Sementara kematian akibat kecelakaan kerja, biaya pemakaman naik dari Rp 3 juta, menjadi Rp 10 juta. Selain itu, santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta menjadi Rp 12 juta untuk 24 bulan.

Perubahan bukan hanya untuk kecelakaan kerja, tetapi juga program JKM. Santunan kematian naik dari Rp 16,2 juta menjadi Rp 20 juta. Kedua, santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta untuk 24 bulan, menjadi Rp 12 juta.

Ketiga, biaya pemakaman naik dari Rp3 juta, menjadi Rp 10 juta. Sehingga total santunan JKM menjadi Rp 42 juta dari sebelumnya Rp 24 juta. Sementara untuk beasiswa juga mengalami perubahan dengan poin-poin yang sama dengan manfaat JKK. 



Sumber: Suara Pembaruan