Soal Papua, Suhendra Tak Sependapat dengan Hendropriyono

Soal Papua, Suhendra Tak Sependapat dengan Hendropriyono
Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono. ( Foto: istimewa )
Iman Rahman Cahyadi / CAH Jumat, 27 Desember 2019 | 14:00 WIB

Jakarta , Beritasatu.com - Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan penanganan masalah OPM di Papua harus dilakukan dengan pendekatan lunak dan penuh empati. Menurutnya pendekatan dengan cara keras menggunakan operasi militer yang selama ini dilakukan sudah terbukti gagal dan justru mendapat sorotan negatif dari dunia internasional, khususnya para pegiat hak asasi manusia (HAM).

"Setop penggunaan kekerasan untuk menangani masalah Papua, terbukti tidak menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya di Papua. Kegagalan kita menangani masalah di Papua selama ini adalah cerminan kegagalan intelijen negara dalam memetakan masalah yang mendasar di Papua," paparnya.

Hal ini disampaikan Suhendra yang tidak sependapat dengan Ketua Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jenderal (Purn) AM Hendropriyonoyang  menilai Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus masuk dalam daftar kelompok teroris internasional. Menurut Hendropriyono, keberadaan OPM sangat berbahaya, bukan saja untuk aparat keamanan, tetapi juga masyarakat Papua sendiri.

Baca JugaHendropriyono: OPM Harus Masuk dalam Daftar Kelompok Teroris Internasional

"Papua butuh prosperity approach (pendekatan kesejahteraan), bukan security approach (pendekatan keamanan), " tukas Suhendra.

Seharusnya, tegas Suhendra, pemerintah pusat mengacu pada pola penanganan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Menurut Suhendra, pola perdamaian yang sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia, yang ditandatangani Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005, sudah jelas berhasil dan justru telah diakui dunia internasional sebagai penyelesaian konflik bersenjata yang terbaik di dunia selama ini.

Menurut Suhendra, pendekatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan akselerasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Papua sudah tepat.

Adanya operasi militer di Papua yang diperbesar justru akan mengacaukan usaha positif yang sedang dilakukan Presiden Jokowi.

"Kita harus mengubah dengan pendekatan intelijen yang lembut dan penuh empati terhadap saudara-saudara kita di Papua yang kebetulan masih berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jika bolanya itu ada pada saya maka saya akan melakukan pendekatan yang persuasif dan tepat sasaran sehingga hasilnya akan selaras dengan pendekatan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini," pungkas Suhendra.



Sumber: BeritaSatu.com