Implementasi Simodis Dorong Kepatuhan Kewajiban Pelaporan Devisa

Implementasi Simodis Dorong Kepatuhan Kewajiban Pelaporan Devisa
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, di acara "media briefing" Implementasi SiMoDIS, Jakarta, 27 Desember 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / JAS Jumat, 27 Desember 2019 | 14:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.Com - Per 1 Januari 2019, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan mengimplementasikan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis).

Pada tahap pertama, sistem ini akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari DJBC dan arus uang yang terdapat di Bank Indonesia. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia dapat melakukan rekonsiliasi data impor atau ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi.

Ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan devisa. Hal tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan.

"Simodis bermanfaat guna mendukung perumusan kebijakan dengan informasi devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor yang lebih akurat dan terkini. Dari sisi pelapor (eksportir, importir, dan perbankan) Simodis meningkatkan efisiensi pelaporan karena mengurangi beban pelaporan dan memberikan umpan balik informasi secara cepat dan online,"  kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, di gedung DJBC, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

"Selain itu Simodis menyediakan informasi penawaran dan permintaan valas dari kegiatan transaksi ekspor dan impor secara cepat, tepat, dan akurat," Destry menambahkan.

Ditambahkan Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, SiMoDIS memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan nilai impor yang sesungguhnya, berdasarkan nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Selain itu, hasil dari rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha.

"Dari sisi bea cukai, dengan Simodis ini kita bisa melakukan rekonsiliasi, sehingga tidak ada lagi under atau over invoice. Biasanya mereka antara dokumen kepabeanan dan transaksi uangnya ada perbedaan. Ini salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha," ujarnya.

Heru menjelaskan, pengusaha yang masuk golongan patuh akan diberikan status atau profil yang lebih baik atau tinggi daripada pengguna yang dianggap tidak patuh. Dalam rangka mendorong ekspor, bagi eksportir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif, antara lain berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat (KB), dan Authorized Economic Operator (AEO) serta dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi pajak.

Sedangkan bagi importir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif antara lain, berupa importir jalur prioritas, mitra utama (MITA), dan Authorized Economic Operator (AEO).

"Bagi pengusaha yang tidak patuh, selain dikenakan sanksi administrasi atau penundaan pelayanan/pemblokiran, hasil rekonsiliasi data tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengawasan melalui skema Joint Program antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pajak," papar Heru.

Untuk mendukung implementasi Simodis, pada 29 November 2019 Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/14/PBl/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran lmpor. PBI tersebut memuat ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor. Ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam, dan penambahan pengaturan kewajiban pelaporan devisa pembayaran impor. Ketentuan pelaksanaan atas PBI tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.