Pengamat: Cetak Biru Pendidikan Harus Disusun hingga 50 Tahun Mendatang

Pengamat: Cetak Biru Pendidikan Harus Disusun hingga 50 Tahun Mendatang
Indra Charismiadji, President Director PT Eduspec Indonesia ( Foto: Istimewa )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 27 Desember 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya saat ini sedang merancang cetak biru pendidikan berdasarkan hasil riset yang akan dikemas dalam suatu strategi. Dia meminta semua pihak bersabar dan memberikannya waktu enam bulan.

Merespons itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, apabila pemerintah serius merumuskan cetak biru pendidikan, maka harus dirumuskan untuk 50 atau 100 tahun ke depan.

Pembahasannya juga harus melibatkan berbagai pihak yang memang mengamalkan atau memahami pendidikan serta arah perubahan di masa depan. Misalnya, organisasi seperti IGI dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pasalnya, cetak biru ini tentu membutuhkan fleksibilitas dalam penyusunannya.

"Artinya, kita juga tidak bisa mematok sesuatu mengingat perubahan-perubahan di masa kini semakin cepat dibanding perubahan di masa lalu. Namun arah dan kebijakan pendidikan masa depan memang harus ada. Kita seperti berjalan tanpa arah jika pendidikan kita tidak punya tujuan masa depan yang jelas," ujarnya kepada SP, Jumat (27/12/2019).

Bahkan, Ramli menyebutkan, SMK menjadi salah satu contoh pendidikan yang tidak ada tujuannya. Pasalnya, SMK ini tidak berjalan sesuai visi dan misinya serta minim guru produktif sehingga SMK menjadi lembaga pendidikan paling banyak menghasilkan pengangguran.

Ramli juga menambahkan, selama ini pemerintah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pendidikan untuk dituntaskan dalam jangka waktu lima tahun. Namun, untuk saat ini sesungguhnya pendidikan Indonesia membutuhkan cetak biru untuk jangka panjang.

"Sebenarnya Pak Muhadjir Effendy saat menjadi menteri itu sukses karena hampir semua RPJMN sudah dilaksanakan. Hanya saja kita tidak melihat perubahan signifikan pada kebutuhan mendasar pendidikan seperti pemenuhan kebutuhan guru, pemenuhan fasilitas belajar, penyederhanaan kurikulum, serta pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh pengamat pendidikan, Indra Charismiadji. Ia mengatakan, dalam membuat cetak biru pendidikan, pemerintah harus menyesuaikannya dengan target yang akan dicapai berdasarkan kesepakatan bersama.

"Seandainya ini sebuah gedung, maka gedung yang mau dibuat bentuknya sudah disepakati bersama," ujarnya kepada SP, Kamis (26/12/2019).

Indra menyebutkan, hal pertama dalam pembuatan cetak biru pendidikan adalah akses. Mulai dari pemetaan persebaran peserta didik, guru, hingga sekolah harus dibuat sehingga mudah untuk memprediksi pertumbuhannya.

"Dari angka di atas, Indonesia sudah dapat dipetakan bakal butuh berapa sekolah, berapa guru, berapa sarana dan prasarana (sarpras), dan lainnya. Ini sudah bisa disusun sampai 2045. Jadi tidak akan ada lagi sekolah yang sarprasnya tidak sesuai standar karena sudah ada pemetaannya," terang Indra.

Ia menuturkan, hal selanjutnya adalah mutu. Jumlah guru yang sudah dipetakan bisa didorong mutunya hingga optimal.
"Setelah guru tentunya adalah kemampuan siswa yang harus dijaga mutunya agar sesuai target," ujarnya.

Selanjutnya, Indra menuturkan, cetak biru pendidikan juga harus mempertimbangkan kearifan lokal. Dalam hal ini, pendidikan bisa disesuaikan dengan bidang-bidang utama apa yang akan dikembangkan di daerah tersebut. Misalnya, Bali mengembangkan bidang pariwisata sehingga bahasa asing dan public speaking harus menjadi fokus. Sedangkan di Kalimantan akan banyak pengembangan kehutanan, pertambangan, dan perikanan, sehingga harus difokuskan kepada bidang sains.

"Dari kondisi di atas sudah bisa dibagi mana ranah kementerian, lembaga negara, dan pemda, juga swasta/masyarakat, dan rencana anggaran biayanya pun bisa dihitung. Jadi akan jelas kebutuhan anggaran pendidikan kita itu berapa. Nah dari situ kita pun akan tahu dari mana asal pembiayaan, apakah dari APBN, APBD, hibah, utang, dana masyarakat, dan lainnya," jelasnya.

Oleh karena itu, Indra menegaskan, untuk menyusun cetak biru, tentunya pemerintah tidak bisa memilih tim sembarangan. Tim penyusun cetak biru harus paham betul kondisi lapangan termasuk semua tantangannya.

Mendatang, Indra berharap dengan adanya cetak biru, sekolah dapat diajak untuk mengubah paradigma pendidikan. Dalam hal ini, ketuntasan belajar menjadi bagian penting dalam pendidikan karena akan berkesinambungan dengan daya saing bangsa.

Indra menyebutkan, dari peringkat daya saing negara, Indonesia masih tertinggal dan selalu berada di posisi terendah. Seharusnya pemerintah menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksiapan sistem pendidikan di Tanah Air yang berdampak pada penurunan indeks pembangunan manusia.

Ujian
Sebelumnya, Mendikbud menyatakan, pihaknya tengah merancang cetak biru pendidikan. Menurutnya, cetak biru ini selaras dengan konsep kemerdekaan belajar. Misalnya, ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang pada 2020 mendatang kembali menjadi ujian sekolah (US). Para guru diberi kebebasan untuk memberi penilaian pada anak. Guru bisa menilai siswa dengan proyek, hasil karya, dan bentuk lain.

Hal yang menjadi perbedaan dalam USBN 2020 ini adalah tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat atau pihak mana pun. Semua murni menjadi kebijakan sekolah dengan model ujian yang bervariasi. Metodenya bisa lewat portofolio atau proyek lebih mendalam sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyebutkan kelulusan peserta didik adalah hak prerogratif sekolah.

Ia menuturkan, berbagai perubahan dan kebijakan yang dikeluarkannya ini tentu membuat banyak pihak tidak nyaman karena harus memulai proses pembelajaran. Namun, Nadiem menegaskan, sudah waktunya proses pembelajaran di dalam kelas terjadi.

Pada kesempatan sama, Nadiem kembali menegaskan, bagi guru yang belum siap untuk melaksanakan USBN format baru, pemerintah memberi kebebasan untuk menggunakan format lama yang telah berlangsung. Sebab format baru bukanlah pemaksaan.



Sumber: Suara Pembaruan