Guru Harus Dilatih Mengatasi Kekerasan di Sekolah

Guru Harus Dilatih Mengatasi Kekerasan di Sekolah
Komisioner KPAI Retno Listyarti ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 27 Desember 2019 | 15:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, melihat tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan, KPAI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melatih para guru mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Langkah ini dilakukan sekaligus untuk mensosialisasikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

"Dari hasil pengawasan KPAI, pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah selama empat tahun terakhir ini tidak mengacu pada Permendikbud tersebut. Maka, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan untuk para guru dan kepala sekolah. Minimal, para guru dan sekolah mengetahui bahwa ada cara pencegahan dan penanganan ketika kekerasan terjadi di sekolahnya," kata Retno usai melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Gedung Kemdikbud Jakarta, Kamis (26/12).

Retno menambahkan, sosialisasi Permendikbud terkait kekerasan ini diperlukan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya juga menargetkan penurunan angka kekerasan anak di sektor privat dan publik. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga publik harus didorong memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak saksi dan anak korban kekerasan untuk bicara dan mengadu. Juga diperlukan kepekaan dari orang dewasa di sekolah terhadap anak-anak korban kekerasan.

Presiden Jokowi juga menargetkan penurunan angka pekerja anak dan perkawinan anak. Hal ini bisa dicapai jika pemerintah melalui Kemdikbud memperluas akses sekolah bagi anak-anak di berbagai pelosok daerah agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Perluas akses dapat dilakukan dengan menambah jumlah SMP Negeri di berbagai pelosok negeri yang saat ini hanya berjumlah 38.000. Padahal jenjang SD mencapai 148 ribu. Makanya banyak anak Indonesia hanya lulus SD," ujarnya.

Retno menyebutkan, ketika anak hanya bisa lulus SD, maka angka pekerja anak dan perkawinan anak menjadi tinggi. Namun, ketika akses ke jenjang SMP dan SMA/sederajat dapat dijangkau, maka angka pekerja dan perkawinan anak bisa diturunkan

Selain itu, Retno menuturkan, KPAI mendorong pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, sampai kualitas sarana prasarana, semua akan ditangani berbasis zonasi.

"Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Untuk itu, Kemdikbud memetakan penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, sharing resource, dan integrasi pendidikan formal dan nonformal," ujarnya.

Menurut Retno, dalam melaksanakan kebijakan zonasi pendidikan ini setidaknya akan melibatkan tujuh kementerian/lembaga terkait, di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemag), Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian PAN-RB.

Merdeka Belajar
Pada kesempatan sama, Retno mengatakan, KPAI mengapresiasi kebijakan merdeka belajar yang digaungkan oleh Mendikbud. Pasalnya, KPAI menilai kebijakan tersebut mengarahkan pembelajaran pada pendekatan belajar berpikir dan bernalar, bukan menghafal dan menjawab soal-soal yang didominasi pilihan ganda.

"Ini tentu sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Belajar didorong untuk menyenangkan, memacu rasa ingin tahu dan sesuai kebutuhan anak," ujar Retno.

Lanjut dia, konsep merdeka belajar ini membutuhkan persiapan matang di level guru dan sekolah. Guru dan sekolah harus dilatih untuk membangun budaya baru yaitu literasi dan penalaran.

"Pelatihan guru harus diubah. Pelatih yang datang ke sekolah, bukan guru dipanggil pelatihan," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan