Dua Kabupeten di NTT Gagal Tetapkan APBD 2020

Dua Kabupeten di NTT Gagal Tetapkan APBD 2020
Ilustrasi anggaran ( Foto: Istimewa )
/ WBP Sabtu, 28 Desember 2019 | 09:48 WIB

Kupang, Beritasatu.com- Dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Timor Tengah Utara dan Rote Ndao, gagal menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 hingga batas waktu 30 November 2019.

"Dengan pertimbangan tertentu, batas waktu penetapan APBD 2020 kedua kabupaten tersebut sempat diperpanjang beberapa hari. Namun, tidak terealisasikan," kata Kepala Badan Keuangan Daerah NTT Zakarias Moruk di Kupang, Sabtu (28/12/2019).

Menurut dia, APBD 2020 kedua kabupaten tidak ditetapkan karena belum ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD setempat. “Informasi yang kami dapat bahwa belum ada kata sepakat antara kepala daerah dan DPRD, masing-masing mempertahankan argumennya," kata Zakarias Moruk.

Ia menyayangkan kondisi tersebut karena akan merugikan masyarakat, meskipun APBD 2020 bisa dilaksanakan melalui Peraturan Bupati (Perbub). Dengan demikian, lanjut dia, pagu dana APBD yang digunakan dalam perbup nantinya tidak bisa di atas APBD 2019 sekarang ini. “Padahal, anggaran bisa saja bertambah karena meningkatnya pendapatan daerah maupun dari pusat. Namun tidak bisa digunakan sehingga merugikan masyarakat setempat,” kata Zakarias Moruk.

Zakarias menjelaskan pihaknya telah menerima Rancangan Perbub tentang Pelaksanaan APBD 2020 dari kedua pemerintah daerah yang terakhir diserahkan pada Jumat (27/12/2019). Selanjutnya, akan dikaji sebelum disahkan Gubernur NTT.

Pelaksanaan APBD di kedua daerah itu, menurut dia, akan diawasi langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terkait kendala penetapan APBD 2010 di kedua daerah tersebut. Sesuai aturan lanjut dia, kepala daerah maupun DPRD dapat dikenai sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan. “Dari hasil evaluasi nanti, kami pelajari letak persoalannya ada di mana. Apakah di kepala daerah atau DPRD? Salah satu di antaranya bisa dikenai sanksi, bisa juga keduanya,” kata Zakarias Moruk.



Sumber: ANTARA