Kemdes PDTT Targetkan 22.000 Desa Berkembang 2020-2024

Kemdes PDTT Targetkan 22.000 Desa Berkembang 2020-2024
Pembangunan embung di Nagari Sitiung, yang menggunakan dana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. ( Foto: Istimewa )
/ FMB Sabtu, 28 Desember 2019 | 17:09 WIB

Malang, Beritasatu.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menargetkan sebanyak 22.000 desa tertinggal terentaskan dan mampu menjadi desa berkembang pada periode 2020-2024.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa, pada awalnya, pihaknya hanya menargetkan 10.000 desa untuk dientaskan. Namun, Presiden Joko Widodo, meminta target tersebut ditingkatkan.

"Kementerian menargetkan 10.000, dari 27.000 desa. Namun, Presiden meminta ditingkatkan menjadi 22.000 desa," kata Abdul Halim, di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/12/2019).

Abdul Halim menjelaskan, dari total 27.000 desa tertinggal yang ada di Indonesia tersebut, sebanyak 5.000 desa belum bisa ditangani. Sebanyak 22.000 desa tertinggal sisanya ditargetkan bisa menjadi desa berkembang pada 2024.

"Presiden meminta, dari 27.000 desa, 5.000 desa disisakan, karena jika semua, tidak mampu. Jadi, ada sekitar 22.000, dari awal 10.000 yang kementerian targetkan," kata Abdul Halim.

Diharapkannya, dengan naik kelasnya desa tertinggal tersebut, bisa meningkatkan perputaran perekonomian di wilayah desa.

Abdul Halim menambahkan, salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut dengan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagai catatan, khusus untuk wilayah Kabupaten Malang, pada 2020 mendapatkan alokasi dana dsa mencapai Rp383,48 miliar. Sementara untuk alokasi dana desa pada 2020 untuk seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp 72 triliun. 

"Ini merupakan komitmen yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo untuk pembangunan desa," kata Abdul Halim.

Dalam upaya untuk mendorong percepatan perputaran ekonomi desa, pemerintah akan mencairkan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen pada Januari 2020. Pencairan tersebut lebih besar jika dibanding sebelumnya, yang sebesar 20 persen dari alokasi masing-masing desa.

Diharapkan, dengan penyaluran dana desa tahap pertama mencapai 40 persen tersebut, bisa memberikan dampak langsung terhadap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk Badan Usaha Milik Desa.



Sumber: ANTARA