Menko Polhukam Dorong Nelayan Beroperasi di Natuna
INDEX

BISNIS-27 538.843 (6.61)   |   COMPOSITE 6321.86 (77.36)   |   DBX 1200.53 (6.46)   |   I-GRADE 184.241 (4.63)   |   IDX30 532.439 (8.78)   |   IDX80 142.581 (2.71)   |   IDXBUMN20 424.518 (12.83)   |   IDXESGL 148.639 (1.46)   |   IDXG30 144.207 (2.62)   |   IDXHIDIV20 468.297 (6.61)   |   IDXQ30 151.63 (2.32)   |   IDXSMC-COM 289.047 (4.32)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (12.25)   |   IDXV30 145.782 (3.16)   |   INFOBANK15 1071.04 (17.26)   |   Investor33 457.812 (5.96)   |   ISSI 186.628 (2.32)   |   JII 657.942 (10.36)   |   JII70 230.141 (3.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (21.04)   |   LQ45 989.051 (17.91)   |   MBX 1747.76 (23.26)   |   MNC36 338.242 (4.49)   |   PEFINDO25 338.749 (1.82)   |   SMInfra18 324.227 (4.39)   |   SRI-KEHATI 391.331 (4.8)   |  

Menko Polhukam Dorong Nelayan Beroperasi di Natuna

Senin, 6 Januari 2020 | 16:12 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mendorong 150 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa beroperasi di Laut Natuna/Laut China Selatan.

Kebijakan itu dalam rangka meningkatkan aktivitas di laut yang masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut dan meningkatkan patroli keamanan laut akibat masuknya kapal ikan Tiongkok ke wilayah tersebut.

"Presiden memerintahkan untuk memperkuat pengamanan terhadap Natuna, agar negara hadir. Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri di sana," kata Mahfud di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 memberikan hak ekloploitasi dan eksplorasi atas sumber daya alam kepada Indonesia atas wilayah ZEE di Laut Natuna/Laut China Selatan.

Walau seperti itu, sesuai UNCLOS pasal 68, negara lain dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam terutama perikanan bila Indonesia dianggap tidak mampu mengeksplorasi seluruh sumber daya perikanan sesuai hitungan yang boleh ditangkap.

Oleh karena itu, selain mengerahkan kekuatan militer Indonesia yang sudah berangkat untuk mengamankan perairan Natuna, Mahfud juga mengundang para nelayan Pantura agar mau berangkat untuk menangkap ikan di perairan Natuna yang merupakan hak warga negara Indonesia.

"Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura. Dan mungkin pada gilirannya daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut mencari ikan, dan sebagainya di sana,” ujar Mahfud saat menerima 120 nelayan Pantura di Kemko Polhukam.

Mahfud menambahkan pemerintah akan memberikan fasilitas dan pengawalan terhadap nelayan yang akan beraktivitas di Laut Natuna. Mahfud juga berpesan agar nelayan itu memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sana.

“Saudara nanti di sana akan menggunakan hak Saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban Saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami. Dan Saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam Saudara. Yang penting Saudara nyaman di situ, negara nantinya akan mengawal kegiatan Saudara di situ,” kata Mahfud.

Mahfud memastikan Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok terkait ZEE di perairan Natuna yang secara hukum dan diakui secara internasional milik Indonesia. Kendati ia juga menyatakan Indonesia tidak sedang berperang dengan China.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau nego berarti kita mengakui itu milik bersama," kata dia.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Abang None Jakarta Ulurkan Tangan untuk Korban Banjir

Abang None Jakarta mengulurkan tangannya untuk korban banjir dengan menggelar kerja bakti massal.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Mahfud: Negara Ingin Benar-benar Hadir di Natuna

Penguatan pasukan di Natuna sudah bergerak.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Jokowi Instruksikan Seluruh Menteri Turun ke Lapangan Atasi Banjir

Presiden menginstruksikn seluruh jajaran menteri terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Eks Kadinkes Banten Beberkan Rp 700 Juta yang Diterima Rano Karno

Eks Kadinkes Banten Beberkan Rp 700 Juta yang Diterima Rano Karno.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Dampak Kemarau, Produksi Padi di Jambi Merosot

Produksi padi di Jambi tahun lalu masih mencapai 790.000 ton dengan luas tanam 180.000 ha.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Presiden: Tidak Ada Tawar-Menawar Soal Natuna

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Ini Nasihat Bung Karno Saat Mega Diganjal Kuliah

Nasihat Bung Karno kepada Mega saat tidak bisa kuliah bahwa cari pengetahuan bisa di mana saja.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Tidak Bisa Pecat ASN Nakal, Ganjar Layangkan Protes ke Kempan RB

"Mereka yang terlibat tindak pidana umum, melakukan tindak pidana korupsi, membolos semaunya sendiri harus dihukum berat," kata Ganjar.

NASIONAL | 6 Januari 2020

HUT ke-63 Jambi, Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi

HUT ke-63, kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi masih menjadi "PR" Pemprov Jambi untuk segera dibenahi.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Benny Tjokro

Sebanyak 10 orang telah dicegah bepergian ke luar negeri.

NASIONAL | 6 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS