Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi pernyataan pejabat berkaitan dengan situasi yang memanas di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Menurut Presiden, kedaulatan NKRI tidak mengenal tawar-menawar.
“Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement (pernyataan) yang disampaikan sudah sangat baik. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Pemerintah memang telah mengambil sikap menyangkut masuknya kapal penangkap ikan asal Tiongkok yang dikawal Coast Guard di wilayah Natuna. Selain itu, pemerintah juga merespons klaim Tiongkok atas Natuna.
Terdapat empat poin yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Pertama, kapal ikan Tiongkok telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) NKRI. Kedua, RI menegaskan ZEE tersebut ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos) pada 1982.
Ketiga, RI mengingatkan bahwa Tiongkok merupakan anggota UNCLOS 1982, sehingga harus menghormati hukum tersebut. Keempat, RI tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Tiongkok, karena tidak memiliki dasar hukum internasional
Sumber: Suara Pembaruan
