Jokowi: Pernyataan Pejabat Terkait Situasi di Natuna Sudah Tepat
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-3.13)   |   COMPOSITE 6429.76 (-15.87)   |   DBX 1210.46 (11.26)   |   I-GRADE 190.638 (-1.65)   |   IDX30 545.485 (-2.49)   |   IDX80 146.318 (-0.39)   |   IDXBUMN20 442.834 (-4.13)   |   IDXESGL 150.48 (-0.37)   |   IDXG30 147.901 (0.18)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-1.35)   |   IDXQ30 155.036 (-1.18)   |   IDXSMC-COM 294.681 (-0.93)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-2.63)   |   IDXV30 149.629 (-0.27)   |   INFOBANK15 1097.88 (-13.34)   |   Investor33 466.613 (-2.11)   |   ISSI 189.631 (-0.56)   |   JII 670.82 (-2.11)   |   JII70 234.975 (-1.14)   |   KOMPAS100 1301.99 (-5.65)   |   LQ45 1014.85 (-3.65)   |   MBX 1779.94 (-7.55)   |   MNC36 344.694 (-1.75)   |   PEFINDO25 341.155 (-4.29)   |   SMInfra18 331.858 (0.18)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.89)   |  

Jokowi: Pernyataan Pejabat Terkait Situasi di Natuna Sudah Tepat

Senin, 6 Januari 2020 | 16:25 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / MPA

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi pernyataan pejabat berkaitan dengan situasi yang memanas di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Menurut Presiden, kedaulatan NKRI tidak mengenal tawar-menawar.

“Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement (pernyataan) yang disampaikan sudah sangat baik. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Pemerintah memang telah mengambil sikap menyangkut masuknya kapal penangkap ikan asal Tiongkok yang dikawal Coast Guard di wilayah Natuna. Selain itu, pemerintah juga merespons klaim Tiongkok atas Natuna.

Terdapat empat poin yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Pertama, kapal ikan Tiongkok telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) NKRI. Kedua, RI menegaskan ZEE tersebut ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos) pada 1982.

Ketiga, RI mengingatkan bahwa Tiongkok merupakan anggota UNCLOS 1982, sehingga harus menghormati hukum tersebut. Keempat, RI tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Tiongkok, karena tidak memiliki dasar hukum internasional



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko Polhukam Dorong Nelayan Beroperasi di Natuna

Menko Polhukam Mahfud MD mendorong 150 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa beroperasi di Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Abang None Jakarta Ulurkan Tangan untuk Korban Banjir

Abang None Jakarta mengulurkan tangannya untuk korban banjir dengan menggelar kerja bakti massal.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Mahfud: Negara Ingin Benar-benar Hadir di Natuna

Penguatan pasukan di Natuna sudah bergerak.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Jokowi Instruksikan Seluruh Menteri Turun ke Lapangan Atasi Banjir

Presiden menginstruksikn seluruh jajaran menteri terjun langsung ke lapangan untuk mengatasi bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Eks Kadinkes Banten Beberkan Rp 700 Juta yang Diterima Rano Karno

Eks Kadinkes Banten Beberkan Rp 700 Juta yang Diterima Rano Karno.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Dampak Kemarau, Produksi Padi di Jambi Merosot

Produksi padi di Jambi tahun lalu masih mencapai 790.000 ton dengan luas tanam 180.000 ha.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Presiden: Tidak Ada Tawar-Menawar Soal Natuna

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Ini Nasihat Bung Karno Saat Mega Diganjal Kuliah

Nasihat Bung Karno kepada Mega saat tidak bisa kuliah bahwa cari pengetahuan bisa di mana saja.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Tidak Bisa Pecat ASN Nakal, Ganjar Layangkan Protes ke Kempan RB

"Mereka yang terlibat tindak pidana umum, melakukan tindak pidana korupsi, membolos semaunya sendiri harus dihukum berat," kata Ganjar.

NASIONAL | 6 Januari 2020

HUT ke-63 Jambi, Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi

HUT ke-63, kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi masih menjadi "PR" Pemprov Jambi untuk segera dibenahi.

NASIONAL | 6 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS