Jakarta, Beritasatu.com – Kedaulatan NKRI di perairan Natuna bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-menawar. Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui terkait 9 Garis Putus-putus atau Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok.

“Sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui (Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok),” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Retno pun menyampaikan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan, karena sudah jelas hak berdaulat kita,” imbuh Retno.

Retno meminta Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos) pada 1982 yang mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

“Penarikan garis yang terkait ZEE dan lain sebagainya yang (milik) Indonesia sudah sesuai. Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di Unclos. Pak Presiden menyampaikan kembali, pelanggaran di wilayah ZEE kita, dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok,” ucap Retno.

Retno menyatakan, komunikasi tentu terus dilakukan dengan pihak Tiongkok. Retno pun optimistis sikap RI terkait Natuna, pasti akan didukung dunia internasional. Sebelumnya, Presiden mengapresiasi pernyataan pejabat berkaitan dengan situasi yang memanas di perairan Natuna.

“Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement (pernyataan) yang disampaikan sudah sangat baik. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Sumber: Suara Pembaruan