Pimpinan KPK Temui Menko Polhukam

Pimpinan KPK Temui Menko Polhukam
Firli Bahuri. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / YUD Selasa, 7 Januari 2020 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menjelaskan, kunjungan pimpinan KPK ke kantornya selain untuk bersilaturahmi juga sekaligus membahas masalah pemberantasan korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Mahfud, kedua pihak juga sepakat untuk saling menguatkan. Tidak hanya dengan KPK, penguatan juga dilakukan bersama-sama aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Kami bersepakat tadi dengan pak Firli (Ketua KPK) saling menguatkan, kita akan dorong KPK akan kuat tetapi juga kita akan imbangi disini Kejaksaan Agung dan kepolisian," kata Mahfud MD.

Menurutnya, Kemko Polhukam dan KPK mempunyai persentuhan tugas yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Tujuan negara termasuk pelaksanaan dan pengawalan proyek-proyek APBN.

"Oleh sebab itu siapapun yang main-main dengan proyek APBN keuangan negara secara dan korupsi akan diperangi secara sungguh-sungguh siapapun akan disikat habis," ujar Mahfud.

Ketua KPK Firli Bahuri, menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada tiga agenda yang disampaikan kepada Menko Polhukam. Diantaranya juga sekaligus penyampaian program-program pemberantasan korupsi KPK.

"Kami juga menyampaikan bahwa program-program pemberantasan korupsi itu sebagaimana harfiah Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan penindakan melalui 6 tugas pokok KPK sebagaimana Pasal 6 undang-undang Nomor 19 tahun 2019," kata Firli.

Menurutnya, antara KPK dengan Kemenkopolhukam juga sepakat untuk membangun bangsa ini demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana alinea ke-4 undang-undang dasar 1945. Dalam pembukaan itu antara lain disebutkan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia.

"Terkait dengan itu tentu dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut pemerintah pasti melakukan program program nasional 2019-2025 terkait dengan itu maka ada 5 program nasional yang harus kita amankan semua karena itu adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara tadi," ujarnya.

Menurutnya, KPK akan menindak tegas kalau ada yang melakukan perbuatan sehingga proyek dan program negara tersebut mengalami kegagalan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. "Pasti kita akan melakukan penindakan terukur sebagaimana hukum yang berlaku," ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar mengedepankan penindakan. Namun juga harus diikuti dengan pencegahan yang ditingkatkan dan tetap melakukan penindakan hukum secara profesional akuntabel dan transparan.

"Sehingga nanti segala upaya kita baik pencegahan maupun penindakan akan mengarah kepada negara indonesia bebas dari korupsi. Mari kita bersatu bekerja bersama-sama membangun negeri kita dan bangsa kita untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera," kata Firli.



Sumber: Suara Pembaruan