Jawa Tengah Dirikan Posko Bencana Terpadu

Jawa Tengah Dirikan Posko Bencana Terpadu
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek sekitar jembatan tol Kaligawe Semarang, dan memastikan penyebab bawah jembatan tol tergenang banjir, Selasa malam, 7 Desembere 2020. ( Foto: Istimewa )
/ YUD Kamis, 9 Januari 2020 | 16:19 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan posko terpadu di Wisma Perdamaian untuk mengurangi risiko berbagai bencana alam yang terjadi di 35 kabupaten/kota saat musim hujan.

"Posko terpadu ini tidak hanya bersifat informatif, tapi juga akan selalu mengupdate dan memvalidasi data mengenai kondisi terkini di seluruh kabupaten/kota di Jateng untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang harus diambil, baik di masing-masing SKPD maupun secara kolektif," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (9/1/2020).

Orang nomor satu di Jateng itu menyebutkan sejumlah daerah diprediksi mengalami curah hujan ekstrem dengan curah hujan mencapai 500 mm.

"Mendagri minta untuk ada posko khusus, sebenarnya 'back up' kalau harian sudah ada di BPBD, tapi karena mungkin cuaca dua bulan cukup ekstrem dan beberapa hari kedepan dimungkinkan sangat ekstrem, kita diminta 'lek-lekan' atau siaga," ujarnya.

Ia menjelaskan informasi yang masuk ke posko terpadu akan diolah untuk segera ditindaklanjuti terutama berkomunikasi dengan kabupaten/kota supaya segera ada antisipasi maupun penanganannya.

"Meskipun kita tidak bisa presisi, tapi kita dapat mengantisipasi secara optimal. Juga segera bisa halo-halo 'warning' ke kades, camat dan bupati. Sebenarnya posko fungsinya mengurangi risiko bencana. Mendeteksi awal, informasi ini kita bisa cepat akan bisa mengantisipasi," katanya.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhi menambahkan bahwa posko terpadu tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam sigap tanggap dalam mengantisipasi bencana.

"Posko terpadu ini betul-betul kinerja antar-SKPD, bahkan bukan hanya Pemprov Jateng, tapi juga yang lain seperti Badan Pengelola Transportasi Darat, inikan dari kementerian," katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, data dan informasi yang ada akan dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota supaya ada penanganan dan antisipasi secara cepat.

"Tujuannya memberikan ketenangan, kenyamanan, kepastian bahwa pemerintah itu hadir," katanya.



Sumber: ANTARA