DPRD DKI Perlu Awasi Penertiban Narkoba di Lokasi Hiburan Malam

DPRD DKI Perlu Awasi Penertiban Narkoba di Lokasi Hiburan Malam
Pengurus Indonesia Bureaucracy & Service Watch (IBSW) saat beraudiensi dengan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di ruang Fraksi PDIP di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020). ( Foto: istimewa / istimewa )
/ YS Jumat, 10 Januari 2020 | 13:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta diminta ikut mengawasi penertiban tempat hiburan malam yang terindikasi terdapat peredaran gelap narkoba.

“Kami meminta DPRD DKI mengingatkan dan memonitor Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan BNNP untuk secara rutin merazia dan pemeriksaan terhadap seluruh tempat hiburan tanpa pandang bulu. Kami juga meminta DPRD DKI membuat Peraturan Daerah (Perda) yang memuat kewajiban pembentukan Standard Operating Procedure (SOP) tentang tempat hiburan malam,” tutur Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy & Service Watch (IBSW) Nova Andika dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Seruan itu juga ia sampaikan saat bersama pengurus IBSW bertemu jajaran anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPRD DKI di Jakarta, Kamis siang.

Ia menjelaskan, berdasarkan catatan IBSW, banyak tempat hiburan di Ibukota terindikasi kuat diduga terdapat peredaran Narkoba. Namun, tempat-tempat itu luput dari razia seperti PJ, GC, SA, dan tempat hiburan lainnya. Hal ini penting untuk membuktikan penertiban dan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata New Monggo Mas yang berdasarkan hasil razia Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi telah ditemukan bandar dan peredaran narkoba di sana,” ujar Nova.

Ia meminta agar ada kewajiban manajemen hiburan malam untuk membuat pakta integritas yang ditandatangani seluruh karyawan untuk berkomitmen tidak menggunakan narkoba, tidak membiarkan terhadap peredaran narkoba, dan tidak ikut dalam peredaran narkoba.

“Manajemen juga perlu menyidak loker para karyawan secara rutin dan berkala,” tambah dia.

Selain itu, manajemen secara mandiri dan rutin melakukan tes urin kepada seluruh karyawan dan melakukan tindakan tegas jika ada yang melanggar.



Sumber: PR/Suara Pembaruan