OJK Klaim Tak Ikut Bagian Dalam Pengawasan Asabri

OJK Klaim Tak Ikut Bagian Dalam Pengawasan Asabri
Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso beri keynote speech saat acara Seminar Ekonomi Digital Outlook Forum 2020 di Jakarta, Jumat (8/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo/Uthan )
Lona Olavia / JAS Senin, 13 Januari 2020 | 14:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak masuk dalam pengawasan PT Asabri (Persero). "Ini ada PP (Peraturan Pemerintah) bahwa yang melakukan pengawasan eksternal dilakukan oleh beberapa instansi. OJK tidak masuk dalam pengawas eksternal Asabri," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di gedung MA, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Berdasarkan PP 102 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 3 dicantumkan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan auditor independen. Di mana, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bersama Menteri BUMN Erick Thohir akan memberikan suatu penjelasan terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Hal itu dikarenakan kedua perusahaan plat merah ini mengalami kerugian yang cukup besar. "Nanti kalau kita sudah bersama-sama dengan Pak Erick akan bikin statement atau pernyataan bersama," ujar Menkeu.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartiko Wirjoatmodjo menuturkan, penyelesaian kisruh Asabri akan berbeda dengan Jiwasraya. Mengingat Asabri merupakan asuransi sosial maka penanganannya tidak bisa dalam konteks bussiness to bussiness (B2B).

Adapun dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan manajemen Asabri. "Itu tunggu Menko Polhukam, kita tunggu Pak Erick dipanggil Menko Polhukam dulu. Mungkin akhir minggu ini," pungkasnya.

Kementerian BUMN mengungkapkan besaran kerugian di tubuh PT Asabri diduga hingga Rp 10 triliun dan kini masih didalami dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pemerintah mengungkapkan salah satu faktor kerugian perusahaan BUMN itu dipicu investasi saham.

"Kita sudah lihat memang ya seperti yang disampaikan itu memang ada kerugian dari portofolio investasi sahamnya," ucap Sri Mulyani.

Adapun, kasus Asabri hampir mirip dengan Jiwasraya yang mengambil keuntungan pribadi beberapa pihak setelah perusahaan melakukan investasi dengan menggunakan dana nasabah di pasar modal.

Sebagai informasi, PT Asabri merupakan asuransi yang mengelola dana pensiun milik TNI, Polri, dan Pegawai Kementerian Pertahanan.



Sumber: Suara Pembaruan