Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib BMN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib BMN

Selasa, 14 Januari 2020 | 11:12 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus secara hati-hati memikirkan nasib Barang Milik Negara (BMN) yang akan ditinggalkan di DKI Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Gagasan untuk memanfaatkan BMN sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau gagasan lainnya yang akan dilakukan, harus selalu memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan BMN seperti gedung-gedung pemerintahan yang berlokasi di DKI sepenuhnya berada berada di bawah kendali Menteri Keuangan.

Praktisi hukum dari firma hukum Dentons HPRP Giovanni Mofsol Muhammad mengungkapkan bahwa menurut pasal 27 PP27/2014, pemerintah pusat hanya bisa meminjamkan atau menyewakan BMN kepada pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 tahun untuk kemudian dapat diperpanjang hanya satu kali. Untuk bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya, pemerintah pusat dapat bekerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta atau BUMN.

“Jadi memang bisa dimanfaatkan menjadi RTH, namun tidak serta-merta,” jelas Giovanni melalui keterangan, Selasa (14/1/2020). Ia menyebutkan bahwa karena kendali BMN berada dibawah Menteri Keuangan, tentunya perlu ada kesepakatan pemanfaatan antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi.

Penggunaan atau pemanfaatan BMN sendiri secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 10 UU 1/2004 mendefinisikan BMN sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Terbatasnya jangka peminjaman BMN kepada pemerintah daerah ini tentu menjadi halangan signifikan pemanfaatan BMN yang akan ditinggalkan pemerintah pusat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apalagi jika Pemprov DKI ingin mengubah BMN yang sudah tidak terpakai di Jakarta menjadi RTH yang tentunya merupakan sebuah proyek jangka panjang.

“Harus dipikirkan bagaimana BMN yang ditinggalkan ini bisa terus produktif, apakah untuk pemerintah daerah, atau swasta, atau untuk kepentingan umum di jangka panjang namun tanpa melanggar batasan sebagaimana disebutkan di atas,” lanjut Giovanni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri pernah mengusulkan bahwa aset-aset BMN dijual melalui lelang untuk membantu membiayai proses pemindahan Ibu Kota, atau pemanfaatan BMN secara langsung, yakni aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta. Sehingga, negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Giovanni menilai bahwa salah satu pemecahan dari permasalahan ini adalah dengan menghibahkan BMN yang ditinggalkan ke pemerintah daerah. Hal ini dimungkinkan berdasarkan PP 27/2014, dimana hibah atas BMN dapat dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan, diantaranya untuk kepentingan budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, mekanisme hibahini, tidak akan menghasilkan dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun Ibu Kota baru.

“Sekali lagi semua alternatif solusi ini harus dikaji dan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar apapun kesepakatan yang diraih oleh pemerintah pusat dan daerah, BMN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program pemerintah daerah sekaligus juga membantu kebutuhan dana pemerintah pusat untuk membangun ibukota baru, dan tentunya perlu didukung oleh seperangkat ketentuan peraturan baru yang memayungi langkah yang akan diambil,” tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021

Sekjen Kemdes Hadiri Pembukaan ToT P3PD Tahap 1

Menurut Sekjen Kemdes PDTT Taufik Madjid, pandemi tidak boleh menjadi penghalang untuk Kemdes PDTT menjalankan tugas dan fungsinya.

NASIONAL | 24 September 2021

Danamon Gelar Vaksinasi Tahap Dua untuk Pedagang Pasar Sleman

Danamon percaya, pasar membutuhkan perhatian khusus untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 24 September 2021

Bantu Penanganan Sampah, Nestle Indonesia Resmikan RPM

Pembangunan RPM tersebut merupakan salah satu rangkaian dari inisiatif Nestle Indonesia melalui program Kebagusan Bijak Kelola Sampah.

NASIONAL | 24 September 2021

Waspadai 27 Wilayah Ini Akan Dilanda Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di 27 wilayah di Tanah Air pada hari Jumat (24/9/2021).

NASIONAL | 24 September 2021

IDI dan PHRI Gelar Vaksinasi untuk Pelajar dan Masyarakat di Tanjung Lesung

IDI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan PHRI Pandeglang, menggelar vaksinasi.

NASIONAL | 24 September 2021

Dari Bumi Dukung Penyebaran Hasil Tani untuk Masyarakat

Dari Bumi lahir untuk menjadi jembatan antara hasil tani yang terkurasi, petani sebagai pelaku industri dan masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Menkominfo Optimistis PON Papua Akan Sukses

Menkominfo Optimistis PON Papua Akan Sukses

OLAHRAGA | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings