Disebut Hambat Kerja KPK, Dewan Pengawas: Omong Kosong!

Disebut Hambat Kerja KPK, Dewan Pengawas: Omong Kosong!
Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: Antara)
Fana Suparman / YUD Selasa, 14 Januari 2020 | 17:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membantah menghambat Lembaga Antikorupsi dalam menangani perkara korupsi, termasuk kasus dugaan suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) caleg PDIP yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Dewas berkomitmen mendukung penuh dan menjamin kerja KPK sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak usah khawatir. Omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama. Nggak ada itu. Nggak ada," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean di kantornya, Selasa (14/1/2020).

Tumpak mencontohkan dalam proses pemberian izin kepada KPK untuk menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap PAW caleg PDIP. Dikatakan, izin penggeledahan sudah disetujui hanya beberapa jam setelah KPK mengajukan izin.
"Contohnya KPU ya kan cuma berapa jam saja sudah jadi," katanya.

Tumpak menyatakan, kehadiran Dewas tidak bermaksud untuk mempersulit atau melemahkan atau menghalangi kinerja KPK. Terkait izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan misalnya, Tumpak menegaskan, maksimal 1x24 jam Dewas akan memberikan jawaban setelah menerima permohonan dari KPK.

"Tadi kami sudah kumpul semua. Dengan Deputi penindakan semua, termasuk Jaksa Penuntut Umum, kami sudah berikan. Kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1x24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan, kita sudah bicarakan tadi," kata Tumpak.

Bahkan, Tumpak menyatakan, Dewas saat ini sedang membangun sebuah aplikasi agar mempermudah proses permintaan izin dari KPK. Dengan aplikasi ini, KPK dapat mengajukan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan hari apapun, termasuk hari libur dan dari lokasi manapun.

"Mungkin saja, kalau memang itu dipandang perlu. Kalau perlu benar ini digeledah silakan aja ajukan. Kita akan membuat nanti aplikasi melalui IT sehingga bisa memudahkan antar kami dengan penyidik walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami," katanya.

KPK diketahui baru menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Komisioner KPU, Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap penetapan PAW caleg PDIP pada Senin (13/1/2020). Padahal, KPK telah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan Wahyu bersama caleg PDIP Harun Masiku serta dua orang lainnya sebagai tersangka pada Kamis (9/1/2020) atau sehari setelah melancarkan operasi tangkap tangan (OTT). Dengan demikian terdapat jeda sekitar empat hari dari proses penetapan tersangka ke penggeledahan.

Sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran jika jeda waktu yang lama tersebut berpotensi menjadi kesempatan pihak tertentu untuk menghilangkan barang bukti.

Menanggapi hal ini, Tumpak menegaskan, pihaknya tidak memperlama proses perizinan penggeledahan. Belum dilakukannya penggeledahan bisa jadi karena permohonan izin belum disampaikan kepada Dewas.

"(Kami putuskan) 1x24 sejak permohonan itu diajukan. Jadi perhatikan saja, mungkin belum diajukan. Kalau sudah diajukan 1x24 jam (jawaban permohonan sudah diberikan Dewas). Kasus kemarin, penggeledahan sudah kami berikan izin dan mereka sudah menggeledah kan," katanya.

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan penyidik belum menggeledah lantaran menyangkut strategi penyidikan, meski telah mengantongi izin dari Dewas. Menurut Tumpak, pihaknya hanya memberikan batas waktu 30 hari sejak izin diberikan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Persoalan mengenai kapan penyidik akan menggeledah sudah bukan ranah Dewas.

"Itu bukan menjadi masalah di kami. Di sana ada strateginya juga. Penyidik punya strategi kapan harus menggeledah. Itu tidak kami campuri. Kami hanya memberikan izin 1x24 jam sejak pengajuan permohonan. Kapan mereka mau menggeledah? Terserah dia. Cuma dalam izin kami kami sebut, izin ini hanya berlaku selama 30 hari untuk penggeledahan. Kapan? Itu kewenangan penyidik," katanya.

Tumpak pun membeberkan mekanisme proses perizinan penggeledahan. Di KPK, pengajuan izin penggeledahan berjenjang mulai dari penyidik kepada Direktur Penyidikan hingga Pimpinan. Dari pimpinan, dibuat surat permohonan izin yang diajukan ke Sekretariat Dewas. Tumpak mengatakan surat permohonan tersebut akan diterima dan diteliti terlebih dahulu oleh fungsional sebelum sampai di meja Dewas.

"Sampai ke kami, Dewas akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara kolektif dan kolegial. Baru kemudian disampaikan ke penyidik, ke pimpinan KPK. Itu prosesnya satu 1x24 jam," katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai UU nomor 19 tahun 1019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terbukti memperlambat kerja Lembaga Antikorupsi. Hal ini setidaknya tercermin dari penanganan kasus dugaan suap penetapan PAW Caleg PDIP yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini membuktikan bahwa Pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Kurnia mengatakan, setidaknya terdapat dua peristiwa yang perlu dicermati terkait OTT terhadap Wahyu Setiawan. Dikatakan, KPK faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Hal ini menurutnya, disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan harus atas seizin Dewan Pengawas.

"Padahal dalam UU KPK lama atau UU No 30 Tahun 2002 untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun," katanya.

Secara sederhana, kata Kurnia, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti tidak mungkin dapat berjalan dengan tepat serta cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas. Apalagi, persoalan administrasi yang memakan waktu berpotensi dimanfaatkan untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti.

"Belum lagi persoalan waktu, yang mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti," katanya.

Selain itu, ICW juga menyoroti dugaan tim KPK dihalangi saat menangani perkara ini. Kurnia menegaskan setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

"Harusnya setiap pihak dapat kooperatif dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK," katanya.

Dengan kondisi ini, ICW menyimpulkan narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR hanya ilusi semata. Sebab, keberlakukan UU KPK justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Untuk itu ICW mendesak Presiden Jokowi tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru.

Penerbitan Perppu, kata Kurnia harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelematkan KPK. Selain itu, ICW juga mendesak KPK tidak ragu menerapkan Pasal 21 UU Tipikor terhadap pihak-pihak yang menghalangi penanganan kasus ini

"KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum," tegasnya.

Diketahui, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih berkeliaran.



Sumber: Suara Pembaruan