Kasus Bakamla, KPK Tahan Bos PT CMIT
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Bakamla, KPK Tahan Bos PT CMIT

Selasa, 14 Januari 2020 | 20:04 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bos PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno, Selasa (14/1/2020). Rahardjo ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan Rahardjo ditahan di Rutan KPK. Rahardjo bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari ke depan.

"Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama RJP (Rahardjo Pratjihno), Direktur Utama PT CMIT dalam perkara pengadaan Backbone Surveillance System di Bakamla untuk 20 hari ke depan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Rahardjo terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.41 WIB. Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Rahardjo mengaku tak mengerti dengan perkara yang menjeratnya. Namun, Rahardjo tak menjelaskan lebih rinci mengenai pernyataannya tersebut.

"Saya nggak ngerti," kata Rahardjo saat akan masuk mobil tahanan yang menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Diketahui, KPK menetapkan Rahardjo Pratjihno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun 2016.

Tidak hanya Rahardjo, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Direktur Data Informasi Bakamla yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Udoyo; Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan; dan Juli Amar Ma'ruf selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan. Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang menjerat sejumlah pihak termasuk Bambang Udoyo. Dalam kasus tersebut, Bambang Udoyo telah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi Militer Jakarta.

Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu terdapat usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp400miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla. Pada awalnya anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan.

Meski demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Pada 16 Agustus 2016 ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp399,8 miliar. Selanjutnya pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. Dalam perjalananya, pada awal Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Meskipun anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. ULP Bakamla melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMI Teknologi terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut. Negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan.

Hasil negosiasi yaitu harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp170,57 miliar dan waktu pelaksanaan dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender.

Pada 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo Pratjihno selaku Dirut PT CMI Teknologi dengan nilai kontrak Rp170,57 miliar termasuk PPN. Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P TA 2016 dan berbentuk lump sum atau pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Para tersangka diduga menggelembungkan harga yang menyebabkannya kerugian keuangan negara sekitar Rp 54 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Korupsi Jiwasraya, Kejagung Tahan Benny Tjokro dan 4 Tersangka Lain

Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Kemag Rancang Aturan Cegah Kekerasan di Madrasah dan Pesantren

Saat ini di lingkungan Kemag belum ada regulasi yang mengatur masalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Geledah Apartemen Harun Masiku, KPK Sita Dokumen Penting

Tim penyidik menggeledah apartemen yang dihuni caleg PDIP, Harun Masiku yang telah menyandang status tersangka.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Tunjangan Khusus untuk Guru Terdampak Banjir Cair April

Kemdikbud telah menetapkan masing-masing guru yang terdampak banjir akan mendapat tunjangan khusus Rp 1,5 juta per bulan.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Eks Direktur Utama Jiwasraya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Yel-yel 'Islam Yes Kafir No', Pramuka Yogyakarta Minta Maaf

Kasus yel-yel SARA dilakukan salah satu peserta dari Gunungkidul saat praktik.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Keraton Agung Sejagat di Purworejo Jadi Tempat Wisata Dadakan

Berdasarkan daftar pada buku tamu tercatat ada 300-an pengunjung yang datang.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Pemkab Purworejo Akan Hentikan Kegiatan Keraton Agung Sejagat

Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berencana akan menghentikan kegiatan di Keraton Agung Sejagat (KAS) di Desa Pogung Jurutengah, Bayan.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Kejagung Tahan Benny Tjokro, Ini Reaksi Kementerian BUMN

Kementerian BUMN mendorong supaya prosesnya berjalan terus dengan baik.

NASIONAL | 14 Januari 2020

Eks Dirkeu Jiwasraya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 14 Januari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS