Kemdikbud Harus Berani Audit Sekolah Rusak

Kemdikbud Harus Berani Audit Sekolah Rusak
Atap ruang kelas SMKN 1 Wates Kulonprogo runtuh akibat hujan dan angin kencang yang terjadi pada Kamis (03/01/2020) petang. ( Foto: Suara Pembaruan / Fuska Sani )
Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 15 Januari 2020 | 21:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) per 7 Januari 2020, terdapat 418 sekolah yang terdampak bencana banjir di wilayah Jabodetabek dan Banten. Namun, Kemdikbud belum melakukan sensus mengenai tingkat kerusakan yang dialami sekolah-sekolah tersebut.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mendesak Kemdikbud untuk bergerak cepat melakukan sensus sekolah rusak tanpa menunggu perintah, termasuk mengaudit sekolah.

“Konsep merdeka belajar (yang jadi program Kemdikbud, red) definisinya adalah mereka yang berani bergerak untuk membuat perubahan tanpa menunggu perintah. Seyogianya, Kemdikbud juga menjadi kementerian penggerak, yang tidak bersembunyi dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, tetapi juga berani bergerak membuat perubahan,” ujar Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) ini kepada SP, Rabu (15/1/2020).

Meski berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah sekolah menjadi ranah pemerintah daerah (Pemda), Kemdikbud harus menjadi auditor yang mengaudit kondisi sekolah- sekolah tersebut. Hasilnya kemudian disampaikan kepada kepala daerah, DPRD, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan masyarakat melalui media massa dan media sosial Kemdikbud.

“Jadi kalau sampai ada yang rubuh sekolahnya, tinggal dua kemungkinan. Apakah kepala daerah tidak peduli atau auditor Kemdikbudnya disuap,” ujar Indra.

Secara terpisah, Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD dan Dikdasmen), Harris Iskandar menuturkan, hingga saat ini Kemdikbud belum melakukan sensus sekolah rusak karena masih berada dalam tahap perencanaan.

“Sensus bangunan (sekolah, red) baru dalam perencanaan yang akan dimulai 2020 ini dan lanjut 2021,” terang Harris saat dihubungi SP, Rabu (15/1/2020).

Dijelaskan Harris, sensus sekolah belum dilakukan karena masih menunggu penyelesaian instruksi pimpinan baru untuk setiap direktorat yang menanganinya. Saat ini, Kemdikbud masih dalam tahap reorganisasi sehingga perlu penataan kembali baik pegawai maupun anggaran.

“Ini (tahap perencanaan sensus sekolah, Red) adalah instruksi dari pimpinan baru, lalu terjadi reorganisasi, sehingga perlu penataan kembali baik pegawai maupun anggarannya. Mohon bersabar karena masih dalam tahap perencanaan,” ujarnya.

Keseluruhan
Harris menyebutkan, sensus sekolah yang akan dilakukan Kemdikbud bersifat keseluruhan, bukan hanya merujuk pada sekolah yang saat ini terdampak banjir di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya saja. Sebab, data sensus sekolah rusak ini akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk dilanjutkan ke tahap penyesuaian sesuai dengan kapasitas yang menjadi tanggung jawab kementerian tersebut.

Perlu diketahui, perbaikan sekolah rusak berat dan pembangunan sekolah sejak era Mendikbud Muhadjir Effendy berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR.

Selanjutnya, ketika ditanya berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah rusak ringan yang selama ini menjadi bagian dari tanggung jawab Kemdikbud, Harris menuturkan, hal tersebut belum dapat dipastikan karena masih belum diputuskan dengan kondisi reorganisasi yang sedang terjadi di Kemdikbud.

Plt Sesdirjen PAUD dan Dikdasmen, Susanto menambahkan, dari total sekolah yang mengalami kerusakan, ada lima sekolah di kabupaten Bogor, Jawa Barat yang rusak akibat angin kencang dan longsor. Sedangkan untuk wilayah lain seperti wilayah DKI Jakarta dan Bekasi, sekolah terdampak banjir sudah ditangani oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.



Sumber: Suara Pembaruan