Tim Hukum PDIP: Penangkapan Komisioner KPU Bukan OTT

Tim Hukum PDIP: Penangkapan Komisioner KPU Bukan OTT
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Yasonna H Laoly bersama jajaran DPP PDIP memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. (Foto: Istimewa)
Asni Ovier / AO Rabu, 15 Januari 2020 | 21:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa penangkapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dkk, yang dikaitkan dengan proses permohonan penggantian caleg terpilih, tidak dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Koordinator Pengacara Tim Hukum DPP PDIP, Teguh Samudera, pihaknya menilai kasus itu tidak sesuai dengan definisi “tertangkap tangan” yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Dijelaskan, sesuai pasal itu, definisi tertangkap tangan adalah “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Sementara, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana dilakukan pada pertengahan Desember 2019 dan akhir Desember 2019. "Penangkapan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan pada 8 Januari 2020," kata Teguh dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Karena itu, menurut dia, apa yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai OTT melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditandatangani oleh Ketua KPK pada 20 Desember 2019, yakni saat terjadi pergantian pimpinan KPK.

Yang kemudian terjadi framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh dua orang staf Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada penyelenggara negara, yang disebutkan terkait dengan proses pergantian antarwaktu (PAW) caleg terpilih di daerah Sumatera Selatan. Framing yang dimaksud adalah soal penggeledahan kantor PDIP, framing di PTIK, dan framing OTT yang sebenarnya bukan OTT.

Terhadap hal tersebut, Teguh menyatakan pihaknya menduga yang terjadi adalah dugaan ada upaya sistimatis dari oknum KPK yang melakukan “pembocoran” atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu.

"Ini dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan," tukasnya.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan melaporkan hal ini ke Dewan Pengawas KPK, Teguh mengaku pihaknya sedang berpikir mengenai opsi-opsi yang ada.

"Kami berdasarkan pada ketentuan UU, sehingga apa yang kami lakukan juga harus berdasarkan UU. Tentu, aturan-aturan hukum tidak akan terlewati untuk kami jalankan. Mohon doanya," kata Teguh.



Sumber: Suara Pembaruan