Tim Hukum PDIP: Penangkapan Komisioner KPU Bukan OTT
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tim Hukum PDIP: Penangkapan Komisioner KPU Bukan OTT

Rabu, 15 Januari 2020 | 21:50 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa penangkapan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dkk, yang dikaitkan dengan proses permohonan penggantian caleg terpilih, tidak dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Koordinator Pengacara Tim Hukum DPP PDIP, Teguh Samudera, pihaknya menilai kasus itu tidak sesuai dengan definisi “tertangkap tangan” yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Dijelaskan, sesuai pasal itu, definisi tertangkap tangan adalah “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Sementara, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidana dilakukan pada pertengahan Desember 2019 dan akhir Desember 2019. "Penangkapan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan pada 8 Januari 2020," kata Teguh dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Karena itu, menurut dia, apa yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai OTT melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditandatangani oleh Ketua KPK pada 20 Desember 2019, yakni saat terjadi pergantian pimpinan KPK.

Yang kemudian terjadi framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh dua orang staf Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada penyelenggara negara, yang disebutkan terkait dengan proses pergantian antarwaktu (PAW) caleg terpilih di daerah Sumatera Selatan. Framing yang dimaksud adalah soal penggeledahan kantor PDIP, framing di PTIK, dan framing OTT yang sebenarnya bukan OTT.

Terhadap hal tersebut, Teguh menyatakan pihaknya menduga yang terjadi adalah dugaan ada upaya sistimatis dari oknum KPK yang melakukan “pembocoran” atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu.

"Ini dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan," tukasnya.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan melaporkan hal ini ke Dewan Pengawas KPK, Teguh mengaku pihaknya sedang berpikir mengenai opsi-opsi yang ada.

"Kami berdasarkan pada ketentuan UU, sehingga apa yang kami lakukan juga harus berdasarkan UU. Tentu, aturan-aturan hukum tidak akan terlewati untuk kami jalankan. Mohon doanya," kata Teguh.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kecewa Hasil UMK, Buruh Banten Bakal Mogok Seminggu

Buruh di Banten tolak penetapan upah minimum kabupaten/kota.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Jokowi Lantik Komisi Nasional Disabilitas Periode 2021-2026

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 7 anggota Komisi Nasional Disabilitas periode 2021-2026.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Kasus Korupsi LPEI, Kejagung Tahan Seorang Pengacara

Seorang pengacara ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjadi tersangka kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

NASIONAL | 1 Desember 2021

Bangun Sumur Resapan, Jabar Gandeng Danone-Aqua

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Danone-Aqua meresmikan kerja sama pemasangan sumur resapan.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Pentingnya Jaga Akuntabilitas sebagai Bentuk Kualitas Diri

Menteri ATR Sofyan A. Djalil mengatakan segala hal di dunia ini pasti ada bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawabannya.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Bendera Bintang Kejora Berkibar di Markas KSB Intan Jaya

Pengibaran bendera Bintang Kejora terjadi di markas kelompok sipil bersenjata di Intan Jaya, Papua.

NASIONAL | 1 Desember 2021

ASN Diganti Robot? Ini Respons Ketua Umum Korpri

Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh merespons wacana ASN digantikan robot. Menurutnya, ada beberapa hal yang tak bisa digantikan robot.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Pembatasan Mudik Nataru, 4 Ruas Tol Terapkan Ganjil Genap

Pemerintah berencana menerapkan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi di jalan tol selama periode Nataru mulai 20 Desember 2021-2 Januari 2022.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Maju Pilpres 2024, Ridwan Kamil Tak Bisa Tentukan Pasangan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap mengikuti kontestasi Pilres 2024.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Ditunda, Pembacaan Dakwaan Kasus Dugaan Terorisme Munarman

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menunda agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman.

NASIONAL | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Aturan Perjalanan Dalam Negeri


# Fadel Muhammad


# Umrah


# Reuni 212


# Omicron



TERKINI
AFPI: Pandemi Percepat Akselerasi Transformasi Digital

AFPI: Pandemi Percepat Akselerasi Transformasi Digital

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings